Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi-Unikal Gelar FGD Subsidi BBM

- Jumat, 26 Agustus 2022 | 17:48 WIB
MENYAMPAIKAN GAGASAN: Guru Besar sekaligus Kepala Laboratorium Infrastruktur Pantai dan Pelabuhan, Departemen Teknik Kelautan, Fakultas Teknik Kelautan ITS Surabaya, Mahmud Musta'in menyampaikan gagasan pada FGD di Auditorium Gedung F Unikal, Rabu (24/8). Foto : (suaramerdeka-pantura.com/Isnawati)
MENYAMPAIKAN GAGASAN: Guru Besar sekaligus Kepala Laboratorium Infrastruktur Pantai dan Pelabuhan, Departemen Teknik Kelautan, Fakultas Teknik Kelautan ITS Surabaya, Mahmud Musta'in menyampaikan gagasan pada FGD di Auditorium Gedung F Unikal, Rabu (24/8). Foto : (suaramerdeka-pantura.com/Isnawati)

PEKALONGAN, suaramerdeka-pantura.com – Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama Universitas Pekalongan (Unikal) menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang Penataan Infrastruktur Pantai, Pelabuhan Perikanan dan Subsidi BBM Tepat Sasaran ke Nelayan untuk Mendukung Perikanan Tangkap Berkelanjutan di Pantura Jawa. FGD berlangsung di Auditorium Gedung F Unikal, Rabu 24 Agustus 2022.

Direktur Eksekutif Center of Energy Policy, Muhammad Khalid Syeirazi mengatakan, agar subsidi BBM tepat sasaran, harus dipastikan nelayan yang berhak menerima. Selama ini, nelayan yang berhak mendapatkan subsidi BBM, harus ada rekomendasi.
Namun, berdasarkan survei Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), hanya 36 persen nelayan yang bisa mendapatkan rekomendasi. Selebihnya tidak mengetahui adanya BBM subsidi sehingga mereka membeli dari tengkulak dengan harga pasar.

“Survei lainnya, hanya 7 persen subsidi solar dinikmati nelayan yang berhak. Selebihnya dinikmati perikanan besar. Sehingga harus ada identitas kewarganegaraan tunggal yang merangkum semua. Dengan demikian, profil yang bersangkutan akan ketahuan, apakah dia berhak (mendapatkan subsidi solar) atau tidak,” kata dia.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenko-UKM) Riza Damanik mengatakan, ada dua masalah yang menyebabkan subsidi solar tidak tepat sasaran. Yakni keterbatasan infrastruktur penyediaan BBM dan administrasi kenelayanan.

Merujuk hasil survei KNTI tahun 2021, Riza menyebutkan 69,84 persen nelayan kecil dan tradisional belum memiliki administrasi kenelayanan. Selain itu, 82,08 persen nelayan tidak memiliki akses BBM bersubsidi. Hal itu disebabkan karena jarak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) dengan tempat tinggal nelayan jauh. Selain itu, jarak SPBN dengan titik tambat kapal jauh. Sehingga, dari 1,9 juta ton BBM subsidi yang dialokasikan untuk perikanan, tidak semuanya terserap. Menurut Riza, hanya 26 persen yang terserap.

"Jika dua masalah itu bisa diselesaikan, alokasi BBM subsidi ke sektor perikanan yang kecil (1,9 juta ton dari total 15 juta ton untuk semua sektor) bisa tepat sasaran. Sehingga bisa meningkatkan produktivitas nelayan,” terangnya. Terkait hal ini, menurut Riza, saat ini Kemenkop-UKM dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah melakukan pendataan nelayan. “Sebanyak 6.000 nelayan sudah terdata,” tambahnya.

Narasumber lainnya pada FGD tersebut, Guru Besar sekaligus Kepala Laboratorium Infrastruktur Pantai dan Pelabuhan, Departemen Teknik Kelautan, Fakultas Teknik Kelautan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, Mahmud Musta'in. Untuk mengurangi penggunaan BBM, pembuatan perahu berbasis tenaga surya bisa menjadi alternatif solusi. Namun menurutnya, perahu bertenaga surya menghadapi kendala.

“Tenaga surya memang mudah kita dapatkan. Namun, kemanfaatannya baru bisa untuk penerangan saja. Sedangkan untuk pendorong masih belum mampu. Sebenarnya mampu, tapi harus disimpan dalam aki yang besar. Aki yang besar itu, akan mengurangi space untuk tangkapan,” paparnya.

Ada narasumber lainnya yang hadir secara online, yakni Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda, Direktorat Kepelabuhan Perikanan, KKP, Lukman Nur Hakim. Sebelum FGD, dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan Unikal.

Perjanjian kerja sama ditandatangani Asisten Deputi Infrastruktur Dasar, Perkotaan dan Sumber Daya Air, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rahman Hidayat dan Rektor Unikal Andi Kushermanto. Andi mengatakan, FGD hari itu menjadi tonggak sejarah baru kerja sama antara Unikal dengan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. “Harapannya, kerja sama ini akan terus berlangsung ke depannya,” harapnya.

Halaman:

Editor: Kuswandi SM

Tags

Terkini

BRIN Tinjau Mesin Pengolah Sampah SMK Satya Praja 2

Selasa, 29 November 2022 | 07:43 WIB

Lomba Film Pendek Meriahkan Hari Guru

Jumat, 25 November 2022 | 16:38 WIB

Kantin Kejujuran Bantu Proses Pendidikan Karakter Siswa

Selasa, 15 November 2022 | 15:56 WIB

Sebanyak 911 Pelajar Mengikuti Lomba Mapsi

Senin, 31 Oktober 2022 | 12:46 WIB

Sebanyak 107 Mahasiswa ITB Adias Jalani Wisuda Sarjana

Selasa, 25 Oktober 2022 | 16:16 WIB
X