Pemerintah Diharapkan Mengakui Keberadaan Pesantren

- Kamis, 26 Mei 2022 | 17:07 WIB
Wakil Ketua DPRD Pemalang, Khodori sedang diwawancarai awak media terkait dengan Raperda Pesantren. (Joko Widodo )
Wakil Ketua DPRD Pemalang, Khodori sedang diwawancarai awak media terkait dengan Raperda Pesantren. (Joko Widodo )

PEMALANG, suaramerdeka-pantura.com - Pemerintah diharapkan mengakui keberadaan pesantren yang memilki peran membangun peradaban bangsa Indonesia. Hal itu disampaiakan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemalang Khodori, menyikapi tentang Rancangan peraturan daerah (Raperda) pesantren.

"Sudah saatnya pesantren diakui oleh pemerintah sebagai sebuah institusi yang berperan membangun negara untuk mencerdaskan bangsa. Pesantren memiliki sejarah panjang dalam perjuangan mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Khodori.

Ia mengatakan, hingga saat ini pemerintah belum hadir atau belum mengakui sepenuhnya keberadaan pesantren di Indonesia. Secara umum di Indonesia belum ada Undang Undang yang mengatur atau membahas pesantren.

Baca Juga: Cegah PMK, Pasar Hewan Banjaranyar Tutup

Untuk itu dia berharap, dengan adanya Raperda Pesantren, bisa menjadi Peraturan daerah (Perda) yang berpihak pada institusi itu. Dengan adanya Perda pesantren diharapkan pemerintah bisa memberikan perhatian atau bantuan dana untuk mengembangkan institusi tersebut.

Adanya Perda tersebut bisa menjadi payung hukum, apabila ada bantuan pada mereka tidak menyalahi aturan. Pada intinya pesantren harus dilayani dan diberi fasilitas sebagai institusi pendidikan, walaupu tidak sama dengan pendidkan sekolah resmi.

"Fasilitas yang diberikan pemerintah daerah kepada pondok pesantren tidak boleh “mengganggu” semangat kemandirian pesantren. Pesantren memiliki otoritas sendiri dalam mengelola pendidikan para santri maupun santriwatinya," tandasnya.

Ia mengatakan, mendasari data anak tidak sekolah sebanyak 29.840 anak, sebagian besar ada di pesantren. Melihat hal tersebut maka pihaknya berharap Perda Pesantren harus ditindak lanjuti.

Baca Juga: Alumni FK Undip Diminta Bantu Program Pemerintah di Bidang Kesehatan

Dibutuhkan kerjasama yang lebih intens agar pesantren menjadi salah satu sarana untuk mensukseskan wajib belajar (Wajar) sembilan tahun.

Halaman:

Editor: Siwi Nurbiajanti

Tags

Terkini

Pameran Buku Perpustakaan UIN Gus Dur Disambut Antusias

Jumat, 23 September 2022 | 17:39 WIB

Tiga Wakil Rektor Unikal Diambil Sumpah

Senin, 5 September 2022 | 15:28 WIB

PPDB Sistem Zonasi Akan Digugat ke Pengadilan

Senin, 27 Juni 2022 | 22:00 WIB
X