PEKALONGAN, suaramerdeka-pantura.com - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekalongan memasang 68 patok batas tanah milik warga di Kelurahan Krapyak dan Kampung Bugisan, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Jumat (3/1).
Pemasangan patok batas tanah tersebut merupakan bagian dari program Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gema Patas) yang dicanangkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
"Dalam pencanangkan program Gema Patas ini, kami bersama warga memasang 68 tanda batas tanah di dua kelurahan. Yakni Kelurahan Krapyak dan Kelurahan Panjang Wetan. Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar dan sudah clear," kata Kepala BPN Kota Pekalongan, Vevin Syoviawati Ardiwijaya.
Menurut Vevin, pemasangan tanda batas tanah tersebut merupakan kewajiban masyarakat agar ke depannya tidak terjadi cek cok antarwarga mengenai batas tanah. Pemasangan tanda batas tanah itu dilakukan sendiri oleh warga disaksikan tetangga serta personel dari BPN Kota Pekalongan.
Tanda batas tanah yang dipasang pada kegiatan Gema Patas di Kota Pekalongan berupa patok yang terbuat dari paralon diisi semen maupun tanda lainnya disesuaikan dengan kondisi lokasi. Kampung Bugisan, misalnya. Karena sering tergenang banjir maupun rob, patok batas tanah yang digunakan berupa bambu.
"Tanda batas tanah yang dipasang masih bersifat sementara. Nantinya akan diganti dengan tanda batas secara permanen. Ke depan, secara bertahap, kami akan melakukan pemasangan patok batas tanah ke kelurahan lainnya," sambungnya.
Pemasangan parok batas tanah dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia sebanyak 1 juta patok yang dipusatkan di Cilacap dihadiri Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto. Pemasangan 1 juta patok batas tanah tersebut masuk dalam Museum Rekor Indonesia (MURI).
Sementara itu, Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid yang turut menyaksikan pemasangan patok batas tanah mengatakan, program Gema Patas bertujuan untuk menyosialisasikan kepada masyarakat yang mempunyai tanah supaya memasang patok. Harapannya dapat menghindari terjadinya konflik pertanahan dan penyerobotan tanah oleh mafia tanah.
"Mudah-mudahan tidak ada lagi cek-cok, saling caplok di antara tetangga atau saudara terkait batas tanahnya. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi sengketa tanah," harapnya.
