Pansus IX DPRD Kota Pekalongan Laksanakan Dengar Pendapat Raperda Garis Sempadan Bersama dengan Masyarakat

- Rabu, 30 November 2022 | 06:19 WIB
<B>DENGAR PENDAPAT :<P> Pansus IX DPRD Kota Pekalongan saat melakukan acara dengar pendapat (<I>public hearing<P>) dengan masyarakat dalam pembahasan Raperda tentang Garis Sempadan. (suaramerdeka-pantura.com)
<B>DENGAR PENDAPAT :<P> Pansus IX DPRD Kota Pekalongan saat melakukan acara dengar pendapat (<I>public hearing<P>) dengan masyarakat dalam pembahasan Raperda tentang Garis Sempadan. (suaramerdeka-pantura.com)

PEKALONGAN, suaramerdeka-pantura.com - Pansus IX DPRD Kota Pekalongan menggelar dengar pendapat (public hearing) dengan masyarakat dalam pembahasan Raperda tentang Garis Sempadan, di Ruang Rapat Paripurna, Senin 28 November 2022.

Bertindak selaku moderator dalam acara dengar pendapat tentang Raperda tentang Garis Sempadan yaitu anggota DPRD Kota Pekalongan, Ismet Inonu.

Ketua Pansus IX DPRD Kota Pekalongan, HM Bagus Riza Astian, menyampaikan, digelarnya dengar pendapat pembahasan Raperda Garis Sempadan diharapkan membuat pihak Pansus dan eksekutif dapat menerima saran dan masukan dari semua pihak. Sebelum nantinya disahkan atau ditetapkan, dan menjadi Perda.

''Jika telah menjadi Perda Garis Sempadan, diharapkan akan memberikan dasar hukum bagi Pemkot Pekalongan. Untuk lebih mudah melakukan pengaturan terhadap garis sempadan, mendukung perwujudan ruang berkualitas, nyaman, aman, produktif, dan berkelanjutan,'' papar dia.

''Selain itu, mewujudkan bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya,'' ujar Bagus Riza Astian.

Tidak hanya itu, anggota dewan dari PAN ini menyebut penetapan Perda Garis Sempadan nantinya akan memberikan keuntungan kepada pengusaha yang ingin memperluas usahanya. Misalnya bagi pengembang yang hendak membangun pertokoan maupun perumahan.

''Untuk itu, para pengusaha harus memperhatikan dengan baik pemberlakuan aturan garis sempadan. Mereka yang melanggar, akan diberi sanksi. Mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan dan pembangunan, pelayanan umum, hingga pembongkaran bangunan,'' tegas dia.

Kabag Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Pekalongan, Iva Prima, mengatakan, pembahasan draft Raperda Garis Sempadan masih terus berlangsung hingga saat ini dan prosesnya diperkirakan cukup panjang.

Menurutnya, untuk kendala pembahasan dan penyusunan draft Raperda Garis Sempadan, kata dia, ada pada Perda yang sudah ada sebelumnya. Tentunya, proses yang ada harus disesuaikan agar bisa dibuat aturan yang lebih baik lagi.

''Pembahasan beberapa pembenahan draft Raperda Garis Sempadan, sepertinya hanya akan berada di seputar penyebutan angka-angka seperti jarak dalam garis sempadan. Tetap berada dalam koridor angka yang aman, namun disesuaikan dengan kondisi yang sudah ada (eksisting) di Kota Pekalongan,'' terang dia.

''Jadi tidak bisa serta-merta akan bisa mengakomodir semua yang ada untuk diatur,'' ungkap Iva, yang hadir mewakili Kepala DPUPR Kota Pekalongan Bambang Sugiarto.

Ditambahkannya, beberapa aturan dalam draft Raperda Garis Sempadan baru memang menyesuaikan aturan-aturan di atasnya ataupun aturan sebelumnya.

Misalnya untuk saluran drainase di luar jaringan irigasi, memang dibuat sesuai dengan aturan saluran jaringan irigasi. Sedangkan menara telekomunikasi digolongkan kelistrikan dalam kategori seperti SUTT, SUTET, dan SUTTAS.

''Sementara untuk garis sempadan jalur kereta api memang masih mengadopsi dari aturan di atasnya, tidak diubah,'' imbuh dia.

Halaman:

Editor: Nur Khoerudin

Tags

Terkini

Imlek, Museum Batik Pamerkan Motif Kelengan

Jumat, 27 Januari 2023 | 15:02 WIB

Vaksinasi Covid 19 Terus Digalakkan di Kota Batik

Kamis, 26 Januari 2023 | 19:15 WIB

Penataan Alun-alun Kota Pekalongan Jadi Perhatian

Senin, 23 Januari 2023 | 19:00 WIB
X