IDI Pekalongan Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law, Minta DPRD Kota Pekalongan Sampaikan Aspirasi ke Pemerintah

- Senin, 28 November 2022 | 22:47 WIB
AUDIENSI : Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Pekalongan bersama Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Cabang Pekalongan, dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Pekalongan saat audiensi dan menyampaikan aspirasi penolakan RUU Kesehatan (Omnibus Law), Senin 28 November 2022. (suaramerdeka-pantura.com)
AUDIENSI : Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Pekalongan bersama Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Cabang Pekalongan, dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Pekalongan saat audiensi dan menyampaikan aspirasi penolakan RUU Kesehatan (Omnibus Law), Senin 28 November 2022. (suaramerdeka-pantura.com)

PEKALONGAN, suaramerdeka-pantura.com - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Pekalongan bersama dengan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Cabang Pekalongan, dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Pekalongan menggelar aksi penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan (Omnibus Law) yang diusulkan pemerintah pusat.

Sejumlah perwakilan organisasi profesi kesehatan itu pun mendatangi kantor DPRD Kota Pekalongan, guna permintaan audiensi dan menyampaikan aspirasi penolakan RUU Kesehatan (Omnibus Law) untuk diteruskan kepada pemerintah pusat.

Ketua IDI Cabang Pekalongan, dr H Riyadi Heru Setiawan, menyampaikan kalau RUU Kesehatan (Omnibus Law) tidak diketahui prosesnya dan datang secara tiba-tiba. Rencananya, RUU Kesehatan (Omnibus Law) ini akan masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.

Salah satu keanehannya, kata dr H Riyadi Heru Setiawan, draft RUU Kesehatan (Omnibus Law) tidak diketahui asal-usulnya. Baik pihak DPR RI maupun Kemenkes RI membantah sebagai pembuat draft RUU Kesehatan (Omnibus Law).

''Jika disahkan, ini akan merubah UU No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang sebenarnya telah mengatur secara rinci seluruh kegiatan profesi kedokteran, termasuk pendidikan dokter dan tenaga kesehatan lainnya,'' ujar dia, usai audiensi IDI Pekalongan bersama DPRD Kota Pekalongan di Ruang Rapat Paripurna, Senin 28 November 2022.

''Perlindungan hukum terkait praktik kedokteran pun masih diperlukan karena profesi ini rawan, tidak jarang berkaitan dengan permasalahan pertolongan medis yang menyangkut nyawa seseorang,'' tambah dr H Riyadi Heru Setiawan.

Pihaknya berharap, RUU Kesehatan (Omnibus Law) tidak jadi dibahas dan menolak proses tersebut. Untuk saat ini, pihaknya berharap UU yang telah ada hendaknya tidak dirubah dulu. Walaupun begitu, dirinya tidak menampik jika seandainya dilakukan perubahan dalam UU Kesehatan.

''Kalau perubahan atau perbaikan revisi UU memang perlu, asalkan sesuai aturan dan melibatkan pihak-pihak terkait. Jadi, jangan berlangsung secara tiba-tiba,'' kata dia.

Ketua DPRD Kota Pekalongan, Mohammad Azmi Basyir, mengatakan pihaknya mendapatkan permintaan dari profesi tenaga medis yang diwakilkan IDI agar menyampaikan aspirasinya terkait dengan adanya RUU Kesehatan (Omnibus Law).

Ada dugaan, RUU Kesehatan (Omnibus Law) ini memiliki muatan isu politik yang cukup kuat, di tingkatan nasional. RUU Kesehatan ini mengatur berbagai macam sendi dalam bidang kesehatan, mulai dari tenaga kesehatan hingga pendidikan dokter dan keprofesiannya.

Ini kemudian menimbulkan kegaduhan karena adanya draft RUU Kesehatan yang diduga sempat beredar dan ternyata berisi hal-hal yang justru mengakibatkan sejumlah kegalauan dari pihak-pihak terkait dalam bidang kesehatan.

''Apalagi ternyata proses formil pembentukan RUU Kesehatan, diduga tidak melibatkan profesi tenaga medis. Berdasarkan audiensi tadi, IDI Pekalongan meminta kepada DPRD Kota Pekalongan agar menyampaikan aspirasinya terkait dengan adanya ketidaksetujuan atau penolakan terkait RUU Kesehatan (Omnibus Law),'' ungkap Azmi.

Mengingat ini bagian dari Omnibus Law, lanjut dia, maka di dalamnya juga menyangkut RUU yang menyatukan pembahasan terkait bidang-bidang lainnya.

Adapun RUU Kesehatan (Omnibus Law) antara lain mengatur tentang praktek kedokteran, pendidikan kedokteran dan juga urusan organisasi keprofesian medis. Di mana di dalamnya ada ketidaksesuaian dengan apa yang diharapkan dari teman-teman tenaga medis.

Halaman:

Editor: Nur Khoerudin

Tags

Terkini

Imlek, Museum Batik Pamerkan Motif Kelengan

Jumat, 27 Januari 2023 | 15:02 WIB

Vaksinasi Covid 19 Terus Digalakkan di Kota Batik

Kamis, 26 Januari 2023 | 19:15 WIB

Penataan Alun-alun Kota Pekalongan Jadi Perhatian

Senin, 23 Januari 2023 | 19:00 WIB
X