Lindungi dan Penuhi Hak Anak, Kota Pekalongan Deklarasikan Bebas dari Pekerja Anak

- Senin, 14 November 2022 | 17:16 WIB
Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid bersama Wakil Wali Kota Pekalongan Salahudin menyerahkan Perwal Perlindungan pada Pekerja Anak kepada beberapa kepala OPD saat Deklarasi Kota Pekalongan Bebas dari Pekerja Anak di Ruang Jlamprang Setda Kota Pekalongan, Senin (14/11).
Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid bersama Wakil Wali Kota Pekalongan Salahudin menyerahkan Perwal Perlindungan pada Pekerja Anak kepada beberapa kepala OPD saat Deklarasi Kota Pekalongan Bebas dari Pekerja Anak di Ruang Jlamprang Setda Kota Pekalongan, Senin (14/11).

PEKALONGAN, suaramerdeka-pantura.com – Pemkot Pekalongan mendeklarasikan Bebas dari Pekerja Anak di Ruang Jlamprang Setda Kota Pekalongan, Senin (14/11). Deklarasi tersebut merupakan bentuk komitmen Pemkot Pekalongan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak di Kota Pekalongan.

Deklarasi Kota Pekalongan Bebas dari Pekerja Anak ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama Kota Pekalongan Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Selain itu juga penyerahan Peraturan Wali Kota (Perwal) Perlindungan pada Pekerja Anak kepada beberapa kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

“Kami bersama-sama berkomitmen melarang adanya anak yang dipekerjakan," tegas Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid didampingi Wakil Wali Kota Pekalongan Salahudin.

Menurutnya, setelah deklarasi bebas dari pekerja anak pada tahun ini, pada tahun 2023 mendatang, Pemkot Pekalongan akan fokus pada sektor informal. Di antaranya pekerja di toko-toko dan lainnya.

“Mudah-mudahan semua upaya Pemkot Pekalongan dalam melarang adanya pekerja anak di bawah umur dilancarkan. Tahun depan, kami juga ingin mengajukan ke Kementerian terkait perlindungan perempuan dan remaja," sambungnya.

Acara hari itu dihadiri Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Tenaga Kerja dan Keselamatan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang. Selain itu juga hadir Deputi Bidang Perlindungan Khusus dan Anak, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (Kemen-PPA), Nahar.

Haiyani Rumondang mengatakan, deklarasi dan komitmen bebas dari pekerja anak menjadi modal utama. Komitmen tersebut tidak hanya dilihat dari tidak adanya anak yang dipekerjakan di sebuah perusahaan, namun lebih kepada dampak luas lainnya.

"Deklarasi Kota Pekalongan Bebas Pekerja Anak mengandung maksud komitmen bersama. Anak-anak memang harus diberikan waktu bermain dan diberikan haknya untuk mendapatkan kasih sayang orang tua, dibandingkan bekerja. Kami mengajak perusahaan untuk meningkatkan kesadaran bahwa mempekerjakan anak-anak itu merupakan hal yang tidak baik dari sisi hak anak," terangnya.

Lebih lanjut Haiyani mengatakan, Kemen-PPA sudah memiliki regulasi tentang menghapuskan pekerja anak. Regulasi tersebut fokus pada edukasi ke perusahaan-perusahaan untuk tidak mempekerjakan anak.

Menurutnya, perusahaan yang melanggar aturan tersebut, sanksi akan dikaji sejauh mana pelanggaran tersebut, misalnya terkait perlindungan anak. "Kami ingin melakukan edukasi, pembinaan, dan mengeluarkan anak dari aktivitas bekerja terlalu dini dengan diberikan fasilitas yang sesuai dengan aturan," tambahnya.

Editor: Nur Khoerudin

Tags

Terkini

Imlek, Museum Batik Pamerkan Motif Kelengan

Jumat, 27 Januari 2023 | 15:02 WIB

Vaksinasi Covid 19 Terus Digalakkan di Kota Batik

Kamis, 26 Januari 2023 | 19:15 WIB

Penataan Alun-alun Kota Pekalongan Jadi Perhatian

Senin, 23 Januari 2023 | 19:00 WIB
X