Dua Kali Jadi Saksi Tak Hadir di Sidang Pidana, Munculnya Direktur PT ATU di Sidang Perdata Dipertanyakan

- Selasa, 1 November 2022 | 01:29 WIB
SIDANG PERDATA : PN Pekalongan kembali menggelar sidang perdata antara PT ATU (penggugat) dan PT SPA (tergugat), Senin 31 Oktober 2022. Foto : (suaramerdeka-pantura.com/dok)
SIDANG PERDATA : PN Pekalongan kembali menggelar sidang perdata antara PT ATU (penggugat) dan PT SPA (tergugat), Senin 31 Oktober 2022. Foto : (suaramerdeka-pantura.com/dok)

PEKALONGAN, suaramerdeka-pantura.com - Sidang perkara perdata antara pengelola pelabuhan khusus PLTU Batang PT Aquila Transindo Utama (ATU) (penggugat-red) melawan agen kapal PT Sparta Putra Adhyaksa (SPA)  (tergugat-red) di Pengadilan Negeri (PN) Pekalongan kembali digelar, Senin 31 Oktober 2022. Dalam sidang tersebut, dengan agenda pemeriksaan saksi dari penggugat yakni PT ATU dan PT SPA selaku tergugat.

Kuasa hukum PT SPA, Zainudin justru mempertanyakan kehadiran Direktur PT Aquila Transindo Utama (ATU) yang hadir di ruang sidang. "Kemarin pada saat sidang pidana, (Direktur PT ATU) dua kali tidak hadir sebagai saksi. Ini di sidang perdata dan hanya mendampingi staf-nya bersaksi kok justru muncul,?" tutur Zaenudin, dengan nada tanya, usai sidang, Senin 31 Oktober 2022.

Baca Juga: Kasus Dugaan Mafia Pelabuhan, PT Sparta Putra Adhyaksa Digugat Perdata

Zaenudin mengatakan, waktu itu Direktur PT ATU beralasan ke luar kota saat dipanggil sebagai saksi sidang dalam perkara pidana. Baginya hal itu tidak masuk akal. Dirinya berpendapat bahwa kehadiran sebagai saksi sidang pidana merupakan sebuah kewajiban. Hal itu seharusnya jadi prioritas oleh Direktur PT ATU.

Sidang pidana yang dimaksud adalah kasus dugaan tagihan fiktif pelayanan di Pelabuhan Khusus PLTU Batang, yang sama-sama sidangnya masih berlangsung di PN Pekalongan. Dalam sidang perkara pidana sebelumnya, Direktur PT ATU melalui surat yang dilayangkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), menyatakan tidak bisa menghadiri sidang pidana sebagai saksi karena alasan tugas luar kota. Alasan itu mengemuka dalam sidang selama dua kali, baik sidang online maupun off line.

Baca Juga: Sidang Gugatan Perdata Pengelola Pelabuhan PLTU Versus PT Sparta, Keduanya Saling Kuatkan Pendapatnya

Terdakwa dalam kasus pidana sendiri Rosi Yunita , mantan karyawan PT ATU yang didakwa membuat 16 invoice fiktif senilai Rp 260 juta. Dalam sidang perdata sendiri dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak penggugat, dipenuhi pertanyaan tentang keluarnya invoice pelayanan jasa tunda yang jadi sumber gugatan.

Sementara, kuasa hukum PT ATU, Oktorian Sitepu menyatakan bahwa 16 invoice yang dipermasalahkan PT SPA merupakan tagihan sebelum revisi. Pihaknya menegaskan, kliennya sudah merevisi invoice dimaksud, karena adanya perbedaan dengan PT Timur Bahari selaku pemilik kapal layanan pandu tunda.

"Terungkap dalam fakta persidangan invoice yang digadang-gadang oleh tergugat itu sudah dicabut," tegas Oktorian Sitepu.nPencabutan  itu terkait keterlambatan bagian keuangan menerima informasi perubahan tarif tunda.


Kemudian, ia juga menyebut bahwa kliennya bukan tidak memberi layanan pandu tapi tidak bisa memberi layanan. Alasannya, seharusnya  pemberitahuan kedatangan  kapal  adalah 24 jam sebelumnya. "Tapi, tahu-tahu sudah datang sandar," pungkasnya.

Editor: Yanuar Oky Budi Saputra

Tags

Terkini

Anggota DPRD Kota Pekalongan Ditangkap BNN

Kamis, 2 Februari 2023 | 17:23 WIB
X