Sidang Dugaan Invoice Fiktif, Terungkap Fakta-Fakta Baru. Saksi : Tak Pernah Menerima SPK dan Invoice

- Kamis, 20 Oktober 2022 | 22:43 WIB
KELUAR DARI KEJAKSAAN : Sejumlah saksi keluar dari Kantor Kejari Pekalongan, usai menjalani sidang secara daring dugaan invoice fiktif pelayanan Pelabuhan PLTU Batang. Foto : (suaramerdeka-pantura.com/Kuswandi)
KELUAR DARI KEJAKSAAN : Sejumlah saksi keluar dari Kantor Kejari Pekalongan, usai menjalani sidang secara daring dugaan invoice fiktif pelayanan Pelabuhan PLTU Batang. Foto : (suaramerdeka-pantura.com/Kuswandi)

PEKALONGAN, suaramerdeka-pantura.com - Sidang kasus dugaan invoice fiktif pelayanan Pelabuhan PLTU Batang dengan terdakwa Rosi Yunita (eks karyawan PT Aquila Transindo Utama-red), kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Pekalongan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi, Kamis 20 Oktober 2022.

Dalam sidang tersebut, dihadirkan empat orang saksi, yakni dua orang saksi dari Kantor Unit Pelayanan Pelabuhan (KUPP) Batang, satu orang dari nahkoda dari perusahaan Bintang Timur Bahari dan satu saksi dari PT Aquila Transindo Utama. Namun demikian, saksi dari PT Aquila berhalangan hadir karena alasan dinar luar kota. Sidang kali ke-empat tersebut, terungkap fakta-fakta baru dugaan kasus dimaksud.

Sidang yang berlangsung secara daring itu, dipimpin majelis hakim Mukhtari, SH MH dan didampingi hakim Fatria Gunawan, SH MH dan hakim Budi Setyawan, SH. Seorang saksi yang merupakan nahkoda Kapal Bintang Barito 9 dari PT Timur Bahari, Capt Riswan mengaku tidak mendapat surat perintah kerja (SPK) terkait pelayanan pandu tunda untuk kapal yang diageni PT Sparta Putra Adhyaksa.

"SPK dan Invoice kami tidak pernah dapat. Tugas saya hanya bantu kapal assist, membantu kapal sandar," kata Riswan, usai menjalani sidang di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pekalongan. Ia juga memberi keterangan bahwa tidak melihat ada pelayanan pada kapal yang diageni PT Sparta Putra Adhyaksa. Dalam kesaksiannya, Riswan mengutarakan, tugasnya bukan sebagai pelayanan kapal pandu tunda. Namun, membantu kapal yang hendak bersandar ke dermaga.

Sementara saksi dari Staf KUPP Batang, Arman menyatakan, dalam sidang hanya memberikan kesaksian tentang aturan pandu tunda kapal. Ia mengaku hanya memberi keterangan secara normatif dalam sidang. "Kita normatif saja, terkait ketentuan-ketentuan, dan prosedur yang berlaku dalam pandu tunda, keluar masuk kapal," tuturnya. Disinggung, terkait apakah benar adanya tidak adanya layanan, Arman mengaku tidak tahu.

Jaksa Penuntut Umum (JPU), Diah Purnamaningsih, SH menjelaskan agenda sidang kali ini seharusnya memangil empat saksi. Rinciannya dua dari KUPP kelas III Batang, satu orang dari nahkoda dari perusahaan Bintang Timur Bahari dan seorang dari PT Aquila Transido Utama.

"Namun, saksi dari PT Aquila tidak hadir dengan memberi keterangan secara tertulis sedang tugas di luar kota. Nanti kami panggil lagi," kata Diah yang didampingi Kas Intel Kejari Kota Pekalongan Andritama dan Kasi Pidum Adi Wibowo. Ia menambahkan, sidang selanjutnya akan kembali digelar Selasa 25 Oktober 2022 mendatang dengan menghadirkan lima saksi, termasuk saksi ahli. Pihak PT Aquila pun akan kembali dipanggil. Dan, sidang sendiri akan digelar secara off line.

Seperti diketahui, sidang kasus dugaan invoice fiktif di Pelabuhan Khusus PLTU Batang itu Rosi Yunita duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa. Eks karyawan PT Aquila Transindo Utama itu diduga membuat invoice fiktif ke PT Sparta Putra Adhyaksa.

Dalam sidang daring sendiri terdakwa Rosi Yunita didampingi dua penasihat hukum yaitu Angga Setiawan, SH dan Suparno, SH di Rutan Kelas IIA Pekalongan. Kuasa hukum terdakwa sendiri sebelumnya merasa keberatan dengan dakwaan. Bahkan, telah mengajukan eksepsi, tetapi ditolak oleh majelis hakim.

Editor: Yanuar Oky Budi Saputra

Tags

Terkini

Anggota DPRD Kota Pekalongan Ditangkap BNN

Kamis, 2 Februari 2023 | 17:23 WIB
X