Pemerintah Daerah Belum Siap Penghapusan Total Tenaga Honorer di 2023

- Kamis, 6 Oktober 2022 | 22:46 WIB
FOTO : Anggota Komisi C DPRD Kota Pekalongan, HM Bowo Leksono. (suaramerdeka-pantura.com)
FOTO : Anggota Komisi C DPRD Kota Pekalongan, HM Bowo Leksono. (suaramerdeka-pantura.com)

PEKALONGAN, suaramerdeka.com - Rencana penghapusan total tenaga honorer di 2023 dinilai terlalu dini untuk dilakukan, karena pemerintah daerah belum siap.

Banyak pemerintah daerah, baik itu di tingkatan kabupaten/kota maupun provinsi, diyakini akan mengalami kelimpungan dan dipastikan mengalami kesulitan untuk menerapkan penghapusan total tenaga honorer di 2023.

Penyebabnya, selain jumlah tenaga honorer yang sangat besar, pemerintah daerah mengalami kesulitan anggaran karena pandemi dua tahun terakhir dan belum bisa benar-benar pulih di 2023, sehingga sulit melakukan penghapusan total tenaga honorer.

Pandemi memberikan efek pada mandegnya pertumbuhan ekonomi di setiap daerah, bahkan membuat pemerintah daerah harus banyak memangkas anggarannya untuk penanganan pandemi.

Baca Juga: Rektor Unikal Berpesan, Agar Wisudawan dan Wisudawati Usai Lulus Menjadi Pendekar Sakti yang Terus Belajar

Anggota Komisi C DPRD Kota Pekalongan, HM Bowo Leksono, mengatakan, pengajuan keberatan maupun permintaan keringanan kebijakan penghapusan total tenaga honorer telah datang dari berbagai daerah.

Pengajuan tersebut ditujukan baik kepada presiden maupun Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

Oleh karena itu, dia meyakini tidak akan ada satu pun pemerintah daerah yang akan siap jika aturan itu dilaksanakan pada 2023. Bahkan, kata Bowo, ada wacana kalau aturan itu akan diundur dan baru bisa diterapkan pada 2026.

Baca Juga: Belasan Ribu Peserta Meriahkan Jalan Sehat dan Sepeda Santai dalam Rangka Peringati Perayaan HUT ke-77 TNI

Halaman:

Editor: Nur Khoerudin

Tags

Artikel Terkait

Terkini

PPID Kota Pekalongan Lolos Uji Publik KIP

Rabu, 23 November 2022 | 22:43 WIB
X