Denda Pelanggar PPKM Darurat di Brebes Capai Rp 11 Juta

- Rabu, 28 Juli 2021 | 18:42 WIB
SIDANG DITEMPAT : Seorang pelanggar Prokes yang terjaring operasi yustisi PPKM Darurat Covid-19 di Brebes, tengah menjalani sidang di tempat, beberapa waktu lalu.
SIDANG DITEMPAT : Seorang pelanggar Prokes yang terjaring operasi yustisi PPKM Darurat Covid-19 di Brebes, tengah menjalani sidang di tempat, beberapa waktu lalu.

 

BREBES - Suaramerdeka-pantura.com- Selama operasi yustisi penegakkan Protokol Kesehatan (prokes) dalam PPKM Darurat Covid-19 di Kabupaten Brebes, tim gabungan berhasil menjaring sebanyak 156 pelanggar, dengan total nominal denda mencapai Rp 11.005.000. Mereka dijatuhi sanksi denda setelah menjalani persidangan di tempat selama operasi, dan uang denda disetorkan ke kas daerah.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sarpol PP) Kabupaten Brebes Supriyadi didampingi Kabid Penegakkan Perda dan Penertiban Umum, Edy Hermawan menjelaskan, operasi yustisi penegakkan Prokes dilaksanakan mulai 6-19 Juli lalu. Hasilnya ada sebanyak 156 pelanggar. Mereka kemudian menjalani sidang di tempat oleh Hakim Pengadilan Negeri Brebes dan dijatuhi sanksi denda. Hal itu berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit. Dalam Perda itu menyebutkan, sanksi bagi pelanggar diancam pidana paling lama 3 bulan, atau denda paling besar 50 juta.

"Dari sanksi denda sebanyak 156 pelanggar ini, totalnya sebesar Rp 11.005.000, dan telah kami setorkan ke kas daerah sebagai pendapatan lain-lain," ujarnya, Rabu (28/7).

Selain mendasari Perda nomor 2 tahun 2021, kata dia, sanksi denda dijatuhkan sebagai efek jera bagi pelanggar. Sehingga, masyarakat lebih patuh terhadap prokes, karena untuk kepentingan bersama. Dari masyarakat yang melanggar tersebut, mayoritas berupa pelanggaran tidak memakai masker. Kemudian, ada juga yang melanggar batas waktu operasional warung atau rumah makan. Dari pelanggar tidak memakai masker rata-rata pada saat sidang dijatuhi sanksi denda Rp 50.000. "Dari sanksi denda yang dijatuhkan Hakim ini, paling tinggi Rp 1 juta. Yakni, untuk seorang pemilik warung makan di Tanjung. Sedangkan paling rendah Rp 30.000, untuk seorang kakek yang tidak memakai masker," ungkapnya.

Menurut dia, vonis denda yang dijatuhkan, menjadi keputusan prerogratif dari jaksa dan hakim. Sebab, pelaksanaan sidang tipiring tersebut dilakukan langsung saat operasi yustisi gabungan. Hakim juga mempunyai pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi denda tersebut. "Semua data denda ini ada, dan tercatat oleh putusan resmi hakim. Uangnya juga telah kami setorkan ke kas daerah," sambungnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, setelah tanggal 19 Juli lalu, sesuai instruksi bupati, dalam operasi yustisi Prokes, tidak lagi penindakan. Namun Petugas lebih ke edukasi dan sosialisasi humanis. "Ini tujuannya menggugah masyarakat untuk lebih patuh prokes," pungkasnya. (Bayu Setiawan)

 

Editor: Siti Masithoh

Tags

Terkini

Jasa Raharja Menjamin Korban Laka Karambol di Bumiayu

Jumat, 13 Agustus 2021 | 18:08 WIB

Milineal Batursari Dilatih Menjadi Barista

Kamis, 29 Juli 2021 | 14:40 WIB
X