Terdakwa Tolak Dakwaan JPU, Sidang Kasus Dugaan Invoice Fiktif Pelabuhan PLTU Batang

- Rabu, 21 September 2022 | 21:08 WIB
SIDANG : Sidang perdana perkara dugaan kasus invoice fiktif pelayanan pelabuhan PLTU Batang, di PN Pekalongan yang digelar secara online. Foto : (suaramerdeka-pantura.com/Kuswandi)
SIDANG : Sidang perdana perkara dugaan kasus invoice fiktif pelayanan pelabuhan PLTU Batang, di PN Pekalongan yang digelar secara online. Foto : (suaramerdeka-pantura.com/Kuswandi)

PEKALONGAN,suaramerdeka-pantura.com - Sidang kedua dugaan kasus invoice fiktif pelayanan pelabuhan PLTU Batang dengan terdakwa Rosi Yunita, mantan staf PT Aquila Transindo Utama (ATU), digelar di Pengadian Negeri (PN) Pekalongan, Selasa (20/9).

Sidang kali kedua dengan agenda pembacaan eksepsi terdakwa, Rosi Yunita menolak dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). Humas PN Pekalongan, Fatria Gunawan mengatakan inti eksepsi adalah menganggap PN tidak berwenang menangani sidangnya.

Baca Juga: Kasus Invoice Fiktif di PLTU Batang Bergulir ke Meja Hijau, Terdakwa Rosi Duduk di Kursi Pesakitan

"Terdakwa minta PN tidak berwenang terkait kompetensi relatif. Menurut terdakwa dan penasihat hukumnya, ini kewenangan PN Batang," tutur Fatria.

Pihak terdakwa berpendapat locus atau tempat kejadian perkara di Kabupaten Batang, sebab pelabuhannya berada di wilayah Batang. Kemudian, surat dakwaan yang tidak sah. Menurut terdakwa serta kuasa hukum, karena tidak diberi tanggal dan ditandatangani penuntut umum. "Kemudian obsecure libel atau kabur tidak jelas, tidak cermat," imbuhnya.

Jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pekalongan, Diah Purnamaningsih SH mendakwa Rosi bersalah dalam tuduhan itu. Rosi didakwa membuat tagihan fiktif ke PT Sparta Putra Adhyaksa (SPA).

Baca Juga: Sidang Gugatan Perdata Pengelola Pelabuhan PLTU Versus PT Sparta, Keduanya Saling Kuatkan Pendapatnya

"Sementara, PT Sparta Putra Adhyaksa (SPA) merasa tidak mendapat pelayanan. Akibatnya, PT Sparta Putra Adhyaksa (SPA) mengalami kerugian hingga sekitar Rp 260 juta," katanya dalam sidang sebelumnya, Selasa (13/9) lalu.

Jaksa menilai Rosi melanggar pasal 263 KUHPidana ayat 2 dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun. Selain itu juga pada 53 juncto pasal 378 KUHPidana.

Sidang pertama dengan agenda pembacaan dakwaan itu dipimpin majelis hakim Mukhtari, SH MHMH didampingi hakim Fatria Gunawan, SH MH dan hakim Budi Setyawan, SH. Sidang berlangsung secara online. Terdakwa Rosi Yunita didampingi dua penasihat hukum yaitu Angga Setiawan, SH dan Suparno, SH.

Halaman:

Editor: Yanuar Oky Budi Saputra

Tags

Terkini

Hendak Berlayar Jadi ABK, Pelaku Penusukan Ditangkap

Jumat, 23 September 2022 | 17:03 WIB

Perhutani Salurkan Bantuan Pinjaman Rp 135 Juta

Jumat, 23 September 2022 | 16:50 WIB
X