BPJamsostek Pekalongan Sosialisasikan Jaminan Kehilangan Pekerjaan

- Rabu, 23 Juni 2021 | 16:33 WIB
SOSIALISASI: Sejumlah perwakilan dari berbagai perusahaan mengikuti Sosialisasi Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang digelar secara daring. (Isnawati)
SOSIALISASI: Sejumlah perwakilan dari berbagai perusahaan mengikuti Sosialisasi Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang digelar secara daring. (Isnawati)

PEKALONGAN, suaramerdeka-pantura.com - Badan  Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Cabang Pekalongan menyosialisasikan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) kepada 123 perusahaan di Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang. Sosialisasi digelar secara daring.

Dalam paparannya, Account Representative BPJamsostek Cabang Pekalongan Anggun Putri Pramita menjelaskan, JKP adalah jaminan yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja.

“Manfaat program JPK ini antara lain uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja berbasis kompetensi,” terangnya, Rabu (23/6/2021).

Kriteria tenaga kerja yang berhak menjadi peserta program JKP adalah WNI, belum mencapai usia 54 tahun, serta pekerja pada pemberi kerja atau badan usaha skala usaha menengah dan besar yang sudah mengikuti empat program BPJS Ketenagakerjaan, yaitu jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pensiun (JP).

Baca Juga: Pekan Ini, Insentif Nakes di Kabupaten Tegal Cair

Selain itu, pekerja pada pemberi kerja atau badan usaha skala kecil dan mikro dengan minimal ikut tiga program, JKK, JKM dan JHT. Kriteria lainnya, terdaftar sebagai pekerja penerima upah pada badan usaha program JKN BPJS Kesehatan.

“Namun pekerja yang mengundurkan diri, pensiun, meninggal dunia dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), yang masa berakhirnya sesuai jangka waktu kontrak kerjanya, bukan termasuk penerima manfaat program ini,” jelas Anggun.

Lebih lanjut Anggun menjelaskan, besaran iuran program JKP sesuai PP 37/2021 sebesar 0,46 persen dari upah perbulan yang dilaporkan perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan.

Baca Juga: Tokoh Masyarakat dan Agama Diharapkan Terus Bantu Edukasi Covid-19

Dengan ketentuan, sekitar 0,22 persen dari upah sebulan ditanggung oleh pemerintah pusat, 0,14 persen bersumber dari rekomposisi iuran program JKK, dan 0,10 persen bersumber dari rekomposisi iuran program JKM.

Halaman:

Editor: Siwi Nurbiajanti

Tags

Terkini

Ibarat Emas Hitam, Sampah Punya Nilai Ekonomi Tinggi

Minggu, 13 November 2022 | 11:35 WIB
X