PEKALONGAN, suaramerdeka-pantura.com : Adanya dugaan kasus mafia pelabuhan di PLTU Batang, terus disuarakan. Setelah sebelumnya, kuasa hukum PT Sparta Putra Adhyaksa, mengadukan kasus tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Mabes Polri, kini giliran mengirim surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu sekaligus untuk mendukung komitmen pemerintah dalam memberantas mafia pelabuhan.
Kuasa Hukum PT Sparta Putra Adhyaksa, M Zaenudin menjelaskan, surat terbuka ini ditujukan kepada Presiden Jokowi, terkait dugaan adanya mafia pelabuhan di kawasan PLTU Batang. Dikatakan, terkait adanya dugaan mafia pelabuhan, khususnya terkait kasus dugaan invoice fiktif di kawasan tersebut, telah dilaporkan ke Polres Pekalongan Kota. Dan, hingga sekarang posisi berkasnya sudah dinyatakan P21 oleh penyidik, bahkan kasusnya segera disidangkan.
Baca Juga: Kasus Dugaan Invoice Fiktif di PLTU Batang, Kuasa Hukum PT Sparta : Aktor Intelektual Harus Diungkap
Bahkan, kata dia, secara administrasi melalui surat resmi, dirinya sudah melaporkan kasus dugaan mafia pelabuhan dimaksud ke Presiden Jokowi, termasuk ke aparat penegak hukum yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Mabes Polri. "Bahkan, kami sudah mendatangi LPSK, untuk mendapatkan perlindungan terhadap klien kami Didik Pramono, selaku Direktur PT Sparta Putra Adhyaksa, karena dalam mengawal kasus ini sempat mendapatkan teror dari oknum berpangkat kolonel AL. Bahkan, kasus itu telah dilaporkan ke Polres Batang, dan saat ini prosesnya masih berlangsung," tegas M Zaenudin, dalam keterangannya, Jumat 19 Agustus 2022.
Baca Juga: Kerap Diteror, Direktur PT Sparta Minta Perlindungan LPSK
Melalui surat terbuka tersebut, pihaknya memohon kepada Presiden Jokowi, dapat segera menuntaskan dugaan kasus dimaksud, dan memberantas adanya dugaan mafia pelabuhan tersebut. Termasuk, meminta kepada aparat penegak hukum, untuk dapat segera menindaklanjuti dan membongkar dugaan kasus itu hingga ke akar-akarnya. "Kasus tagihan invoice fiktif yang kini ditangani Polres Pekalongan Kota, sebagai pintu masuk untuk memberantas mafia pelabuhan di Batang," tegas M Zaenudin.
Terpisah, Manajemen Pelabuhan Khusus Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang membantah aduan dugaan praktik mafia pelabuhan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aduan itu dilakukan kuasa hukum PT Sparta Putra Adhyaksa.
Baca Juga: Kasus Dugaan Mafia Pelabuhan, PT Sparta Putra Adhyaksa Digugat Perdata
Kuasa hukum PT Aquila Transindo Utama, Sefrin Ibnu menyebut aduan itu tidak tepat. Sebab, klien-nya merupakan swasta murni. "Jika diadukan ke KPK, apakah ada kerugian negara yang ditimbulkan?" tutur Sefrin, kepada sejumlah wartawan, beberapa waktu yang lalu. Menurutnya, aduan dugaan monopoli pun tidak tepat. Sebab, di pelabuhan khusus PLTU Batang memang hanya ada satu pengelola yaitu PT Aquila Transindo Utama.
Pihaknya adalah Badan Usaha Pelabuhan (BUP) secara sah ditunjuk Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kemenhub untuk mengatur wilayah pelabuhan terminal khusus sehingga tidak ada monopoli. Kuasa hukum lainnya, Oktorian Sitepu dari kantor hukum Oktorian Sitepu and Partners menyatakan aduan itu bukan ranah KPK. Namun merupakan bagian yang lainnya. Terkait kasus yang menimpa klien-nya, ia akan menghormati proses hukum yang berlangsung.
