Paska Penyerahan SKK ke Kejaksaan, 14 Perusahaan Daftarkan Pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan

- Kamis, 18 Agustus 2022 | 13:29 WIB
KOORDINASI: Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Pekalongan, Farah Diana foto bersama Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Kota Pekalongan Taufik Akbar usai berkoordinasi tentang tindak lanjut SKK yang diserahkan di Kejari Kota Pekalongan, Selasa (16/8). Foto : (suaramerdeka-pantura.com/dok)
KOORDINASI: Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Pekalongan, Farah Diana foto bersama Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Kota Pekalongan Taufik Akbar usai berkoordinasi tentang tindak lanjut SKK yang diserahkan di Kejari Kota Pekalongan, Selasa (16/8). Foto : (suaramerdeka-pantura.com/dok)

PEKALONGAN, suaramerdeka-pantura.com – Surat Kuasa Khusus (SKK) yang diserahkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK Cabang Pekalongan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pekalongan telah membuahkan hasil. Sebanyak 14 dari 37 perusahaan wajib belum daftar (PWBD) program BPJS Ketenagakerjaan, akhirnya mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Hal ini disampaikan Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Pekalongan, Farah Diana usai berkoordinasi dengan Kejari Kota Pekalongan terkait tindak lanjut SKK yang diserahkan kepada Kejari Kota Pekalongan pada Juni lalu.

Saat itu, BPJAMSOSTEK Cabang Pekalongan menyerahkan 37 SKK kepada Kejari Kota Pekalongan untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan program BPJS Ketenagakerjaan. Sebanyak 37 perusahaan tersebut belum mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang diwajibkan oleh pemerintah.

Baca Juga: 752.890 Pekerja Rentan Perlu Perlindungan Jamsostek

Farah mengatakan, berdasarkan koordinasi dengan Tim Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Kota Pekalongan terkait 37 SKK yang diserahkan, tim sudah memanggil perusahaan wajib belum daftar secara bertahap. “Sudah dilakukan pemanggilan secara bertahab sebanyak 14 perusahaan. Hasilnya, perusahaan mendaftar semua,” terang Farah, Selasa (16/8).

Pada pemanggilan tersebut, Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Kota Pekalongan Taufik Akbar melakukan penekanan kepada perusahaan untuk segera mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu merupakan kewajiban perusahaan sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Raih ISO 37001:2016 dan Pengakuan ISSA

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Kejaksaan melakukan penegakan kepatuhan dan penegakan hukum terhadap badan usaha dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara membantu percepatan cakupan perlindungan bagi seluruh pekerja di Kota Pekalongan.

“BPJS Ketenagakerjaan selalu berkoordinasi dan bekerja sama dengan Kejaksaan untuk pemulihan hak-hak pekerja atas kewajiban pemberi kerja terhadap perlindungan jaminan sosial bagi seluruh karyawan,” papar Farah.

Editor: Kuswandi SM

Tags

Terkini

Imlek, Museum Batik Pamerkan Motif Kelengan

Jumat, 27 Januari 2023 | 15:02 WIB

Vaksinasi Covid 19 Terus Digalakkan di Kota Batik

Kamis, 26 Januari 2023 | 19:15 WIB

Penataan Alun-alun Kota Pekalongan Jadi Perhatian

Senin, 23 Januari 2023 | 19:00 WIB
X