Kasus Dugaan Mafia Pelabuhan, PT Sparta Putra Adhyaksa Digugat Perdata

- Rabu, 17 Agustus 2022 | 16:26 WIB
KELUAR DARI PENGADILAN : Direktur PT Sparta Putra Adhyaksa, Didik Pramono didampingi kuasa hukumnya M Zaenudin, keluar dari ruangan Pengadilan Negeri (PN) Pekalongan, Senin 15 Agustus 2022. Foto : (suaramerdeka-pantura.com/Kuswandi)
KELUAR DARI PENGADILAN : Direktur PT Sparta Putra Adhyaksa, Didik Pramono didampingi kuasa hukumnya M Zaenudin, keluar dari ruangan Pengadilan Negeri (PN) Pekalongan, Senin 15 Agustus 2022. Foto : (suaramerdeka-pantura.com/Kuswandi)

PEKALONGAN, suaramerdeka-pantura.com : PT Aquila Trasindo Utama yang menjadi pengelola Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PLU Batang Jawa Tengah menggugat perdata PT Sparta Putra Adhyaksa di Pengadilan Negeri (PN) Kota Pekalongan, Senin 15 Agustus 2022.

Gugatan itu dipertanyakan oleh kuasa hukum PT Sparta Putra Adhyaksa M Zaenudin, ia justru mempertanyakan bukti materi gugatan yang diajukan. "Tersangka sudah mengaku membuat tagihan palsu. Ini sidang awal tahap mediasi," katanya.

Baca Juga: Kasus Dugaan Invoice Fiktif di PLTU Batang, Kuasa Hukum PT Sparta : Aktor Intelektual Harus Diungkap

Ia mengungkapkan soal tagihan yang jadi persoalan sudah dilaporkan ke pihak Polres Pekalongan Kota dan kasusnya sudah P21. Disebutkan tersangka juga sudah mengakui memalsukan dan menggunakan surat tersebut untuk melakukan penagihan.

Selain itu, ada lagi tuduhan pencemaran nama baik yang ditujukan kepada klien-nya, Didik Pramono melalui pernyataan di media. "Justru pencemaran nama baik ini yang akan kami luruskan. Kasus pidana masih berjalan dan belum ada putusan hukum tetap sudah digugat, malah ini pencemaran nama baik Pak Didik," beber Zaenudin.Baca Juga: Kerap Diteror, Direktur PT Sparta Minta Perlindungan LPSK

Sementara, Kuasa Hukum PT Aquila Trasindo Utama, Oktorian Sitepu mengatakan, dasar gugatan klienya adalah penagihan invoice terhadap PT Sparta Putra Adhyaksa. "Hari ini kami ajukan gugatan perdata ke PN Kota Pekalongan," ungkap Kuasa Hukum PT Aquila Trasindo Utama, Oktorian Sitepu, Senin 15 Agustus 2022.

Oktorian Sitepu menyebut PT Sparta Putra Adhyaksa berkewajiban untuk membayar tagihan tersebut. "Dan materi gugatan perdatanya tentang perbuatan melawan hukum," ujar dia.

Oktorian Sitepu menjelaskan bahwa ada dua kasus berbeda. Satu pidana dan satu lagi perdata. Di perdata ada kewajiban dari PT Sparta Putra Adhyaksa yang harus dibayarkan. "Nah itu kan ranahnya perdata. Ini kita gugat dan tuntutanya dia bayarkan," katanya.

Editor: Kuswandi SM

Tags

Terkini

Imlek, Museum Batik Pamerkan Motif Kelengan

Jumat, 27 Januari 2023 | 15:02 WIB

Vaksinasi Covid 19 Terus Digalakkan di Kota Batik

Kamis, 26 Januari 2023 | 19:15 WIB

Penataan Alun-alun Kota Pekalongan Jadi Perhatian

Senin, 23 Januari 2023 | 19:00 WIB

Kini, Taman Wisata Laut Pasir Kencana Buka Lebih Pagi

Kamis, 19 Januari 2023 | 15:36 WIB

Objek PBB Kota Pekalongan Bertambah 10,6 Persen

Rabu, 18 Januari 2023 | 21:14 WIB
X