Dugaan Praktek Mafia di Pelabuhan Batang, Kasusnya Bergulir ke KPK

- Minggu, 17 Juli 2022 | 18:26 WIB
SERAHKAN DOKUMEN : Direktur PT Sparta Putra Adhyaksa Didik Pramono (tengah), didampingi kuasa hukumnya M Zaenudin (kiri), menyerahkan sejumlah dokumen terkait dugaan praktek mafia di Pelabuhan Batang di Gedung KPK Jakarta. Foto : (suaramerdeka-pantura.com/dok) (Picasa)
SERAHKAN DOKUMEN : Direktur PT Sparta Putra Adhyaksa Didik Pramono (tengah), didampingi kuasa hukumnya M Zaenudin (kiri), menyerahkan sejumlah dokumen terkait dugaan praktek mafia di Pelabuhan Batang di Gedung KPK Jakarta. Foto : (suaramerdeka-pantura.com/dok) (Picasa)

PEKALONGAN, suaramerdeka-pantura.com - Kasus dugaan adanya praktek mafia pelabuhan yang terjadi di Kabupaten Batang kini kasusnya bergulir dan diadukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengaduan tersebut didasari adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat ulah dari dugaan mafia tersebut.

“Kami mewakili klien kami PT Sparta Putra Adhyaksa sudah ke Jakarta pada Kamis 14 Juli 2022, untuk menginformasikan ke KPK terkait adanya dugaan praktek mafia pelabuhan di Kabupaten Batang, khususnya di Pelabuhan Khusus Wilayah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang,” terang Kuasa hukum PT Sparta Putra Adhyaksa, M Zaenudin, dalam pers rilisnya, baru-baru ini.

 Baca Juga: Kasus Dugaan Invoice Fiktif di PLTU Batang, Kuasa Hukum PT Sparta : Aktor Intelektual Harus Diungkap


PT Sparta Putra Adhyaksa merupakan perusahaan milik Didik Pramono yang bergerak di bidang keagenan kapal Niaga dan menyediakan jasa pelayanan kapal di pelabuhan. PT Sparta sendiri, sempat malaporkan dugaan kasus tagihan fiktif ke Polres Pekalongan Kota.

Dan, kini oleh penyidik kepolisian telah ditetapkan satu tersangka. Zeinudin menambahkan, salah satu bentuk dugaan mafia pelabuhan yang diinformasikan pihaknya adalah adanya dugaan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Pelabuhan Batang.

Selain itu, juga adanya dugaan tidak adanya pelayanan jasa pandu dan tunda terhadap kapal-kapal yang keluar masuk di pelabuhan PLTU Batang oleh pihak BUP. “Akibat tidak adanya pelayanan jasa pandu dan tunda tersebut sangat merugikan pemilik kapal dan juga jasa pengguna. Oleh sebab itu, kami datang ke KPK untuk mencari keadilan agar apa yang terjadi di pelabuhan khusus PLTU Batang itu bisa terbongkar dan terang benderang kondisi yang sebenarnya,” tegas Zainudin.

UNtuk melengkapi aduan tersebut, pihaknya telah menyerahkan sejumlah barang bukti dan juga dokumen pendukung yang diperlukan. “Pihak KPK sendiri menyatakan siap menindak lanjuti informasi kami, terkait adanya dugaan mafia pelabuhan di Kabupaten Batang,” imbuhnya.

Zainuddin berharap informasi yang disampaikan ke KPK bisa menjadi pembuka dan pintu masuk adanya dugaan oknum pejabat maupun pengusaha yang bermain di pelabuhan khusus PLTU Batang.

“Informasi dari kami ini diharapkan bisa menjadi pintu masuk adanya dugaan mafia pelabuhan di Kabupaten Batang, khususnya pelabuhan khusus PLTU. Dan harapan kami juga KPK maupun instansi penegak hukum lainnya bisa mengungkap adanya dugaan mafia pelabuhan tersebut,” tandas Zaenudin.

Terkait kasus di pelabuhan khusus PLTU Batang ini sebelumnya sempat mencuat adanya kasus dugaan tagihan fiktif dengan kerugian ratusan juta rupiah.

Halaman:

Editor: Kuswandi SM

Tags

Terkini

Hendak Berlayar Jadi ABK, Pelaku Penusukan Ditangkap

Jumat, 23 September 2022 | 17:03 WIB

Perhutani Salurkan Bantuan Pinjaman Rp 135 Juta

Jumat, 23 September 2022 | 16:50 WIB
X