Sertifikasi 1.000 Bidang Tanah Wakaf Ditarget Tuntas Empat Bulan

- Jumat, 17 Juni 2022 | 00:52 WIB
PENANDATANGANAN: Bupati Tegal Umi Azizah (kiri) menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama percepatan pensertipikatan tanah wakaf antara Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Tegal Sutanto (tengah) dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal Akhmad Farkhan (kanan) di Ruang Rapat Bupati Te (SM/dok)
PENANDATANGANAN: Bupati Tegal Umi Azizah (kiri) menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama percepatan pensertipikatan tanah wakaf antara Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Tegal Sutanto (tengah) dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal Akhmad Farkhan (kanan) di Ruang Rapat Bupati Te (SM/dok)

SLAWI, suaramerdeka-pantura.com - Dalam waktu empat bulan ke depan, sedikitnya 1.000 bidang tanah wakaf di Kabupaten Tegal akan disertifikatkan. Hal tersebut ditujukan untuk mewujudkan keteraturan penyelenggaraan dan pengadministrasian tanah rumah ibadah, lembaga pendidikan dan tempat pemakaman.

Bupati Tegal Umi Azizah menyampaikan hal itu saat membuka rapat koordinasi dan penandatanganan perjanjian kerjasama percepatan pensertifikatan tanah wakaf Kabupaten Tegal di Ruang Rapat Bupati Tegal, Selasa (14/6/2022) siang.

Umi mengapresiasi langkah inovatif Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal yang bekerjasama dengan Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tegal dalam memberikan perlindungan harta wakaf dan pengelolaannya oleh nahzir.

Baca Juga: Bupati Umi Ajak Generasi Digital Native Tangkal Hoaks Politik

“Saya memandang, tanah merupakan hak milik yang sangat berharga. Tanah juga berfungsi sebagai aset dengan segala hak yang melekat seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak sewa dan sebagainya,” katanya.

Sedemikian pentingnya fungsi tanah ini, sehingga tak jarang dalam hal penguasaan dan pemanfaatannya timbul sengketa seperti klaim dari ahli waris dan sebagainya.

Oleh karenanya, pendaftaran hak atas tanah wakat ini sangat penting dilakukan untuk mendapatkan kepastian atau kejelasan status hukum yang sesuai peruntukannya. Sekalipun akad wakafnya telah tertuang dalam akta ikrar wakaf oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf.

Baca Juga: Jelang Dibuka, Pasar Hewan Bumiayu di Brebes Disemprot Disinfektan

Umi mengungkapkan, berdasarkan hasil inventarisasi atau pengumpulan data bidang tanah, tidak sedikit aset tanah wakaf yang belum bersertifikat.

Hal tersebut tentunya dapat menghambat pengelolaannya untuk kesejahteraan umum maupun kepentingan umat, seperti dalam hal penerimaan bantuan dari pihak-pihak tertentu, termasuk Pemerintah yang mensyaratkan bukti legalitas sertifikat tanah dari nahzir.

Halaman:

Editor: Siwi Nurbiajanti

Tags

Terkini

Gagalkan Proyek Sepihak, Fakta Akan Somasi Pokja

Senin, 13 Juni 2022 | 17:00 WIB

Rudi Indrayani Pimpin Gerindra Kabupaten Tegal

Senin, 13 Juni 2022 | 16:48 WIB

LPPL Slawi FM Jadi Rujukan LPPL Kota Magelang

Sabtu, 11 Juni 2022 | 18:37 WIB
X