Gagalkan Proyek Sepihak, Fakta Akan Somasi Pokja

- Senin, 13 Juni 2022 | 17:00 WIB
SAMBUTAN : Ketua Fakta, Ischak Maulana Rohman saat sambutannya di acara pertemuan para kontraktor se-Kabupaten Tegal di Hotel Grand Dian Slawi, Kabupaten Tegal, beberapa waktu lalu.  (Dwi Putra GD )
SAMBUTAN : Ketua Fakta, Ischak Maulana Rohman saat sambutannya di acara pertemuan para kontraktor se-Kabupaten Tegal di Hotel Grand Dian Slawi, Kabupaten Tegal, beberapa waktu lalu. (Dwi Putra GD )

SLAWI, suaramerdeka-pantura.com - Forum Asosiasi Konstruksi Kabupaten Tegal (Fakta) akan somasi Kelompok Kerja (Pokja) di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Tegal, dalam waktu dekat.

Upaya itu dilakukan karena Pokja dinilai menggagalkan proses Pengadaan Langsung (PL) secara sepihak. Pokja diduga melakukan perbuatan melawan hukum.

Ketua Fakta, Ischak Maulana Rohman SH saat ditemui pada Minggu (12/6/2022) mengatakan, Pokja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Tegal melalui surat elektronik melakukan pembatalan pekerjaan dengan nilai di bawah Rp 200 juta pada Selasa (7/6).

Baca Juga: Rudi Indrayani Pimpin Gerindra Kabupaten Tegal

Pokja membatalkan semua proses PL dan menghapus dokumen di halaman situs Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Tegal.

“Dalam surat itu, alasan pembatalan karena rekomendasi dari KPK, semua paket di bawah Rp 200 juta akan dilakukan konsolidasi pengadaan,” terangnya.

Ischak menilai, rekomendasi KPK secara lisan yang disampaikan dalam acara monitoring, tidak bisa dijadikan dasar untuk menggagalkan proses lengadaan yang sedang berjalan.

Jika hal itu dilakukan Pokja, maka hanya dengan rekomendasi secara lisan dari Aparat Penegak Hukum (APH), semua pekerjaan bisa digagalkan.

Baca Juga: Tilang ETLE Mobil Diterapkan di Operasi Patuh Candi 2022

Harusnya Pokja mendasari Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Pada Pasal 51 bahwa tender/ seleksi gagal dalam hal, diantaranya terdapat kesalahan dalam proses evaluasi, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan, dan hal lainnya.

Halaman:

Editor: Siwi Nurbiajanti

Tags

Terkini

Warga Dukuh Tembara Iuran Membangun Jembatan

Rabu, 19 Oktober 2022 | 14:53 WIB

Polres Tegal Bagikan 350 Paket Sembako Kepada Nelayan

Rabu, 28 September 2022 | 08:14 WIB

Terekam CCTV, Pembobol Mesin ATM BRI Gunakan Linggis

Kamis, 15 September 2022 | 17:41 WIB
X