Bapemperda Publik Hearing Raperda Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

- Kamis, 2 Juni 2022 | 19:30 WIB
PUBLIK HEARING : Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Tegal, Didi Permana bersama wakil ketua Bapemperda Nurfasikha memimpin publik hearing Raperda Percepatan Penanggulangan Kemiskinan  di Ruang Banggar DPRD Kabupaten Tegal, Kamis (2/6/2022) (Dwi Putra GD )
PUBLIK HEARING : Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Tegal, Didi Permana bersama wakil ketua Bapemperda Nurfasikha memimpin publik hearing Raperda Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Ruang Banggar DPRD Kabupaten Tegal, Kamis (2/6/2022) (Dwi Putra GD )

SLAWI, suaramerdeka-pantura.com – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Tegal menggelar publik hearing Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tegal, Kamis (2/6/2022). Pembuatan Raperda tersebut dimaksudkan untuk mendukung Visi dan Misi Bupati Tegal.

“Salah satu Visi dan Misi Bupati Tegal, yakni Menuju Masyarakat Kabupaten Tegal yang sejahtera, mandiri, unggul, berbudaya dan berakhlak mulia,” kata Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Tegal, Didi Permana.

Dikatakan, visi misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal tentang pengentasan kemiskinan menekan konsep pertumbuhan ekonomi berkeadilan di Kabupaten Tegal dengan mengemas dalam triple track strategy terdiri dari pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan menciptakan lapangan pekerjaan atau mengentaskan kemiskinan.

Baca Juga: Masyarakat Kabupaten Tegal Sudah Melek Politik

“Trend kemiskinan di Kabupaten Tegal terus naik dari tahun ke tahun. Data BPS, kemiskinan di Kabupaten Tegal mengalami kenaikan yaitu dari 8,14 pada tahun 2020 menjadi 8,60 pada tahun 2021. Oleh karena itu, kami mengajukan perda inisiatif DPRD Kabupaten Tegal untuk mengentaskan kemiskinan,” terangnya.

Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Tegal, Nurfasikha menjelaskan, kemiskinan merupakan isu strategis yang harus ditangani secara seriusserius dengan langkah-langkah dan model pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh.

Hal itu dimaksudkan agar perpenuhinya hak-hak masyarakat secara layak sesuai dengan undang-undang. Selama ini, upaya penanggulangan kemiskinan tidak sesuai dengan harapanharapan, karena belum bersinergi dan terkoordinasi dengan baikbaik, sehingga belum dalam pelaksanaannya belum efektif dan tepat sasaran.

Baca Juga: Pastikan Sesuai Spesifikasi, Bupati Tegal Sidak Tiga Proyek Jalan

“Maka dari itu, penanggulangan kemiskinan harus benar-benar menjadi fokus perhatianperhatian supaya masyarakat mendapatkan hak-haknya secara layak sesuai dengan undang-undang,” terangnya.

Anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Tegal, Bakhrun menuturkan, fokus Perda Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yakni proses penanganan kemiskinan yang dilakukan secara bersama-sama. Kendati setiap OPD terdapat program pengentasan kemiskinan, namun hal itu harus dilakukan secara bersama-sama.

Halaman:

Editor: Siwi Nurbiajanti

Tags

Terkini

Warga Dukuh Tembara Iuran Membangun Jembatan

Rabu, 19 Oktober 2022 | 14:53 WIB

Polres Tegal Bagikan 350 Paket Sembako Kepada Nelayan

Rabu, 28 September 2022 | 08:14 WIB

Terekam CCTV, Pembobol Mesin ATM BRI Gunakan Linggis

Kamis, 15 September 2022 | 17:41 WIB
X