Ribuan THL di Pemkab Tegal Tak Terima THR

- Kamis, 28 April 2022 | 15:35 WIB
RAPAT KOORDINASI : Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Tegal, KRT Sugono Adinagoro bersama Wakil Ketua Komthi 1 M Khuzaeni rapat koordinasi dengan OPD membahas persiapan Lebaran 2022 di ruang Komisi 1, Rabu (29/4/2022)  (Dwi Putra GD )
RAPAT KOORDINASI : Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Tegal, KRT Sugono Adinagoro bersama Wakil Ketua Komthi 1 M Khuzaeni rapat koordinasi dengan OPD membahas persiapan Lebaran 2022 di ruang Komisi 1, Rabu (29/4/2022) (Dwi Putra GD )

SLAWI, suaramerdeka-pantura.com - Ribuan Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemkab Tegal belum bisa menerima Tunjangan Hari Raya (THR) di tahun ini. Hal itu dikarenakan sistim perjanjian kontrak yang tidak mencantumkan THL mendapat THR atau gaji 13.

Hal itu terungkap saat Rapat Koordinasi (Rakor) Komisi 1 DPRD Kabupaten Tegal dengan sejumlah OPD membahas tentang THL di ruang Komisi I, Rabu (27/4/2022). Rakor dipimpin Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Tegal, KRT Sugono Adinagoro didampingi Wakil Ketua Komisi 1 M Khuzaeni dan sejumlah anggota Komisi 1 lainnya.

OPD yang diundang diantaranya Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal, dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Setda Kabupaten Tegal.

Baca Juga: Volume Kendaraan Pemudik Naik, Disiapkan Lima Gate di Exit Pejagan

THL yang tidak dapat THR untuk perjanjian kontrak perorangan jumlahnya sekitar 1.800 orang. Kalau THL yang outsorcing sudah dapat THR semua,” kata Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Tegal, M Khuzaeni usai rakor.

Dikatakan, THL perorangan sudah dua tahun tidak mendapatkan THR, karena aturannya tidak memperbolehkan. Namun, berdasarkan konsultasi Komisi 1 dengan Kemendagri terkait dengan aturan THL bisa mendapatkan THR.

Dalam Pasal 17 Ayat 2 di Peraturan Penerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022.

Baca Juga: Pertama Kali Kota Slawi Dilengkapi Videotron

Dalam pasal itu, disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian THR dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBD diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

“Jadi, tinggal keberanian Bupati buat Perbup. PTT tahun ini dapat THR, karena perjanjian kontraknya dirubah,” ujarnya.

Halaman:

Editor: Siwi Nurbiajanti

Tags

Terkini

Gagalkan Proyek Sepihak, Fakta Akan Somasi Pokja

Senin, 13 Juni 2022 | 17:00 WIB

Rudi Indrayani Pimpin Gerindra Kabupaten Tegal

Senin, 13 Juni 2022 | 16:48 WIB

LPPL Slawi FM Jadi Rujukan LPPL Kota Magelang

Sabtu, 11 Juni 2022 | 18:37 WIB
X