Kejari Batang Selidiki Dugaan Korupsi Program Rumah Tidak Layak Huni Yang Bersumber dari Kementerian PUPR

- Selasa, 8 Februari 2022 | 13:58 WIB
Kejari Batang Selidiki Dugaan Korupsi Program Rumah Tidak Layak Huni Yang Bersumber dari Kementerian PUPR/foto/Trisno Suhito
Kejari Batang Selidiki Dugaan Korupsi Program Rumah Tidak Layak Huni Yang Bersumber dari Kementerian PUPR/foto/Trisno Suhito

BATANG, suaramerdeka-pantura.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Batang saat ini sedang menyelidiki dugaan korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Kasie Intel Kejari Batang, Ridwan Gaos Natasukmana menjelaskan, Kejari Batang saat ini masih melakukan proses penyelidikan dengan melakukan pulbaket (pengumpulan bahan keterangan).

Untuk penyelidikan, lanjut Ridwan, pihak Kejari Batang sudah meminta keterangan dari sejumlah pihak, di antaranya, kepala desa, penerima bantuan dan juga seorang anggota DPRD Kabupaten Batang serta beberapa pihak terkait lainnya.

'' Sejumlah pihak sudah kita mintai keterangan, dan kasus ini sendiri masih dalam proses penyelidikan Kejaksaan Negeri Batang,'' ujarnya, Rabu (2/1).

Baca Juga: 80 Ribu Hektare Lahan di Batang Kritis, Ancam Daerah Resapan Air

Berdasarkan informasi yang dihimpun, di Kabupaten Batang terdapat sembilan desa yang mendapat program BSPS tahun 2021 dari pemerintah pusat. Jumlah rumah yang mendapat bantuan rehab sendiri ada 201 unit.

'' Besaran bantuan tiap rumah adalah Rp 20 juta dengan rincian Rp 17,5 juta untuk membeli material dan Rp 2,5 juta untuk ongkos tukang,'' katanya.

Namun dalam prakteknya, tercium aroma dugaan korupsi dari program BSPS tersebut, yaitu adanya permintaan uang oleh pihak tertentu dengan dalih untuk memuluskan agar bantuan bisa turun.

Jumlah uang yang diminta sendiri mencapai jutaan rupiah untuk setiap warga yang akan mendapat bantuan. Uang pelicin tersebut dikabarkan masuk ke kantong pribadi sejumlah pihak, termasuk adanya dugaan keterlibatan seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Batang.

Dugaan tersebut akhirnya ditindaklanjuti oleh pihak Kejari Batang, yaitu dengan melakukan penyelidikan. Kejari Batang telah memanggil sejumlah pihak yang diduga mengetahui ataupun terlibat dalam dugaan korupsi.

Halaman:

Editor: Agus Setiawan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kasus DBD di Kabupaten Batang Meningkat

Senin, 13 Juni 2022 | 12:51 WIB

Harga Cabai Melonjak, Omzet Pedagang Anjlok

Senin, 13 Juni 2022 | 12:41 WIB

Satlantas Polres Batang Optimalkan ETLE

Selasa, 1 Maret 2022 | 21:13 WIB

Bupati Akan Sekolahkan Dokter Umum Menjadi Spesialis

Sabtu, 26 Februari 2022 | 17:40 WIB
X