DPC PKB Kabupaten Batang Gelar Sarasehan Perpres No 82 Tahun 2021 Tentang Pendanaan Pesantren

- Selasa, 26 Oktober 2021 | 10:56 WIB
Ketua DPC PKB Kabupaten Batang, Fauzi Falas menyampaikan sambutan dalam acara sarasehan Perpes No 82 Tahun 2021 Tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren/foto/Agus Setiawan
Ketua DPC PKB Kabupaten Batang, Fauzi Falas menyampaikan sambutan dalam acara sarasehan Perpes No 82 Tahun 2021 Tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren/foto/Agus Setiawan

 

BATANG, SUARAMERDEKA-PANTURA.COM - DPC PKB Kabupaten Batang bersama jajaran Fraksi PKB DPRD, serta pengurus PCNU Kabupaten Batang menggelar sarasehan Perpres No 82 Tentang Pendanaan Penyelengaraan Pesantren sebagai turunan aturan UU No 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

Selain sarasehan, acara itu juga digelar dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional dan Maulid Nabi Muhammad SAW. Acara tersebut dilaksanakan di Kantor DPC PKB Kabupaten Batang, pada Minggu 24 Oktober 2021.

Ketua DPC PKB Kabupaten Batang, Fauzi Falas, mengatakan, dengan turunnya Perpes No 82 Tahun 2021 sebagai regulasi turunan dari UU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren membawa angin segar bagi pesantren.

"Sarasehan ini menghadirkan dua Anggota DPR RI dari PKB yaitu yang dulu pada turut aktif memperjuangkan UU Pesantren yakni Bisri Romly yang sekarang ini menjabat Anggota Komisi X DPR RI. Kemudian Anggota Komisi VIII MF Nur Huda Yusro," ujarnya.

Baca Juga: Puluhan MuA Ikuti Workshop Make-up Glamour Soft Wedding oleh Silva Halimah

Dalam sarasehan ini, kata dia, sengaja mengundang jajaran PCNU Kabupaten Batang, karena pesantren tidak bisa lepas dari organisasi NU. Untuk itu, diharapkan dengan dihadirkan dua Anggota DPR RI dari Fraski PKB bisa memberikan informasi secara detail mengenai regulasi tersebut.

Perwakilan dari PCNU Kabupaten Batang, Kiai Abdul Munir, S.Ag, menyampaikan, dengan adanya regulasi ini bisa menjadi pisau bermata dua dan membuat para pengelola pondok pesantren tidak bisa tidur nyenyak.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB MF Nurhuda Yusro pada kesempatan itu menyampaikan, dengan adanya regulasi ini menjadikan tantangan bagi pesantren kecil dalam hal tertib administrasi. Dengan begitu, ketika mendapatkan dana dari pemerintah, maka pengelola pesantren bisa tidur nyenyak.

Baca Juga: Di Momentum Pandangan Umum Raperda Perubahan APBD 2021, Fraksi PKB DPRD Batang Usulkan Raperda Pesantren

Halaman:

Editor: Agus Setiawan

Artikel Terkait

Terkini

Jadi Magnet Investasi, BPI Raih SBA 2022

Minggu, 31 Juli 2022 | 14:59 WIB

Kasus DBD di Kabupaten Batang Meningkat

Senin, 13 Juni 2022 | 12:51 WIB

Harga Cabai Melonjak, Omzet Pedagang Anjlok

Senin, 13 Juni 2022 | 12:41 WIB

Satlantas Polres Batang Optimalkan ETLE

Selasa, 1 Maret 2022 | 21:13 WIB

Bupati Akan Sekolahkan Dokter Umum Menjadi Spesialis

Sabtu, 26 Februari 2022 | 17:40 WIB
X