Napak Tilas Perjalanan Demokrasi Kita

- Minggu, 15 Agustus 2021 | 15:52 WIB
KH As’ad Said Ali, foto/dok As'ad Ali
KH As’ad Said Ali, foto/dok As'ad Ali

MENJELANG peringatan proklamasi ke 76 dan dalam suasana prihatin pandemi, ada baiknya kita napak tilas perjuangan membangun sistem pemerintahan demokratis; sejauh mana capaiannya dan kendalanya.

Suatu perjuangan yang panjang, seperti pengalaman Amerika Serikat yang pernah mengalami perang saudara dan pro kontra rasialisme. Perjuangan panjang sejak 1776 itu mencapai kematangannya paska PD II.

Sedang Indonesia baru mulai belajar berdemokrasi sejak 1955. Realitas menunjukkan bahwa tidak selamanya nilai demokrasi Barat yang kelihatan ideal bisa diterima oleh masyarakat dengan baik.

Sebagai contoh dalam setiap pemilu atau pilkada politik uang cukup menonjol. Sedihnya, tradisi musyawarah dan mufakat cenderung melemah dan proses demokrasi dinodai oleh godaan uang. Tingkat kesejahteraan yang belum merata menjadi salah satu problem demokrasi.

Ada faktor penting yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam memajukan demokrasi yakni eksistensi Ormas dalam proses demokratisasi.

Berbeda dengan Barat yang hanya mengenal “partai politik / orpol“, sebagai penggerak demokrasi, peranan Ormas di Indonesia sangat menonjol terutama periode pra kemerdekaan. Ormaslah yang lahir terlebih dahulu misalnya Budi Utomo, Sarikat Islam, Muhammadiah, NU dllnya. Setelah itu baru lahir partai partai politik.

Periode 1955 sampai 1959, sistem demokrasi liberal menjadi praksis demokrasi melalui pemilu bebas. Persertanya Parpol dan perorangan. Sejumlah parpol peserta pemilu merupakan Ormas yang melebur menjadi Parpol seperti Partai NU, Masyumi, PSII dan Partai Murba dll.

Dalam periode ini muncul dua “jebakan demokrasi” yang hampir memecah belah bangsa yang baru lahir. Jebakan pertama: pro kontra terhadap dasar negara Pancasila.

Jebakan kedua tentang makna kebebasan beragama, dimana kaum nasionalis sekuler memaknai kebebasan itu sama dengan “sekularisme”. Percobaan demokrasi liberal gagal dan Bung Karno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan membubarkan konstituante.

Dari 1959 - 1965, Bung Karno mencoba mempraktekkan “demokrasi terpimpin“ sebagai ijtihad politik guna mencegah gejala perpecahan tidak terulang lagi.

Halaman:

Editor: Agus Setiawan

Tags

Terkini

X