Ibadah Haji, Penyempurnaan Iman Melalui Proses Kesabaran Berkeadilan: Refleksi Atas Rencana ONH 2023

- Rabu, 25 Januari 2023 | 11:54 WIB
Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag (suaramerdeka.com/dok)
Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag (suaramerdeka.com/dok)

PEMERINTAH melalui Kementerian Agama RI baru-baru ini menyampaikan rencana Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp. 98.893.909,11 untuk setiap jamaah haji pada tahun 2023 atau mengalami kenaikan Rp. 514.888 dari tahun 2022. BPIH tersebut akan disubsidi sebesar 30% yang diambilkan dari nilai manfaat pengelolaan dana haji, sehingga calon jamaah hanya perlu membayar BPIH atau lebih dikenal sebagai Ongkos Naik Haji (ONH) sebesar 70% dari total kebutuhan perjalanan, akomodasi dan konsumsi selama menjalankan ibadah haji yakni Rp. 69.193.733,60.

Hal tersebut harus dilihat dari perspektif yang lebih luas dan dengan landasan rasa syukur. Pertama, adanya pengelolaan dana haji selama ini sangat memberikan nilai manfaat yang sangat besar terhadap kenyamanan dalam beribadah haji. Bayangkan saja, dari tahun ke tahun layanan transportasi, hotel dan konsumsi selama menjalani rangkaian ibadah haji mengalami peningkatan yang lebih baik. Tidak ada cerita lagi ada jamaah haji yang kelaparan ataupun kesulitan transportasi dari dan menuju masjidil haram, semua relatif lebih baik.

Ibadah haji merupakan manifestasi keimanan berupa kesabaran. Bahkan sebelum diberangkatkan, calon jamaah haji harus bersabar menunggu sekian belas bahkan puluhan tahun. Selama pelaksanaan pun harus dengan sabar dan ikhlas berdesakan dengan sekian juta orang jamaah dari seluruh dunia dalam menjalankan prosesi ibadah haji.

Tidak hanya itu, ONH sebagai salah satu wujud istitho’ah, juga harus disikapi dengan penuh rasa sabar dan syukur. Dengan panjangannya masa tunggu pendaftaran haji, memiliki hikmah bagi calon jamaah untuk mempersiapkan bekal mental, termasuk ongkos naik haji.

Perlu diketahui bahwa setoran awal ONH sebagai syarat mendapatkan nomor antre, yang saat ini sudah mencapai antrean tidak kurang 5 juta calon jamaah, melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dikelola dengan prinsip-prinsip syariah dan dikembalikan nilai manfaatnya kepada jamaah haji, sehingga para calon jamaah hanya perlu membayar ONH sebesar 70% dari total kebutuhan biaya perjalanan ibadah haji.

Sebagian masyarakat Indonesia, ibadah haji merupakan ibadah yang memiliki prestis tersendiri, sehingga tidak sedikit yang berangkat haji lebih dari satu kali. Fenomena inilah yang menggeser esensi dan nilai ibadah haji, menjadi ajang gengsi karena seringnya melaksanakan ibadah haji, yang bahkan mungkin disekitarnya masih ada tetangga yang hidup susah. ONH tahun 2023 yang masih dalam pembahasan dengan Komisi VIII DPR RI, merupakan salah satu hikmah untuk “mengerem” hasrat sebagian masyarakat untuk adu gengsi melalui gelar haji, naudzubillah min dzalik.

Perlu diingat juga, dengan 70% yang dibayarkan calon jamaah haji tahun 2023, merupakan pertimbangan untuk memenuhi prinsip keadilan dimana nilai manfaat pengelolaan dana haji merupakan milik bersama yang harus bisa dirasakan bagi jamaah haji di masa yang akan datang. Sebagai penutup, bahwa masyarakat bisa mengontrol dan mengawasi transparasi pengelolaan dana haji dengan baik dengan maksud sebagai perbaikan pelayanan terhadap jamaah haji, semoga semuanya bisa lebih baik dan akuntabel.

 

--- Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.***

Editor: Kuswandi SM

Tags

Terkini

X