Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Umum: Mungkinkah?

- Senin, 8 Agustus 2022 | 16:18 WIB
Hamidah Abdurrachman (Dok Pribadi)
Hamidah Abdurrachman (Dok Pribadi)

BHARADA E, salah seorang tersangka kasus kematian Brigadir J, mengajukan diri menjadi justice collaborator (saksi pelaku yang bekerja sama).

Apa itu justice collaborator ? Lilik Mulyadi, dalam buku Perlindungan Hukum Whisteblower dan Justice Collaborator menyebutkan, justice collaborator merupakan seseorang yang juga berperan sebagai pelaku tindak pidana, atau secara meyakinkan merupakan bagian dari tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama atau kejahatan yang terorganisir dalam segala bentuknya, tetapi yang bersangkutan bersedia untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan kesaksian mengenai berbagai bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan terorganisir maupun kejahatan serius.

Dalam catatan sejarah, Justice collaborator pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat sekitar tahun 1970-an. Bermula ketika dalam persidangan, perilaku mafia yang memilih selalu tutup mulut atau dikenal dengan istilah omerta sumpah tutup mulut.

Penegak hukum berfikir keras bagaimana caranya mendobrak omerta tersebut, sehingga hakim membuka peluang bagi pelaku/saksi mafia yang mau memberikan informasi, akan mendapatkan fasilitas justice collaborator berupa perlindungan hukum.

Baca Juga: Padi IP 400 mulai Panen

Hadirnya justice collaborator memiliki peran penting dalam memberikan informasi untuk mengungkap suatu tindak pidana, sehingga perlu diberikan perlindungan dari penegak hukum dan diberikan penghargaan, seperti pengurangan hukuman.

Seperti yang kita ketahui dari media, Bharada Richard Eliezer ditetapkan sebagai tersangka atas kejahatan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua dengan sangkaan melakukan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP disertai Pasal 55 dan 56 KUHP.

Artinya Eliezer tidak sendiri, persangkaan kejahatan dilakukan dengan orang lain sebagai partner dalam bentuk turut serta melakukan, membujuk, juga membantu.

Disisi lain Kapolri telah melakukan berbagai langkah yang dinilai sebagai sikap tegas Polri terhadap orang-orang yang terlibat dalam eksekusi terhadap Brigadir Yosgua, antara lain demosi terhadap Kadiv Propam, Karo Paminal, dan Karo Provos dilingkungan Dividi Propam Polri.

Terakhir Kapolri memutasi 25 pejabat dan anggota Polri, karena diduga menghambat jalannya penyelidikan atas kasus kematian Brigadir Joshua. Penghambatan tersebut dilakukan dalam bentuk perusakan/penghilangan barang bukti, pencurian sarana CCTV sampai pada alibi palsu.

Halaman:

Editor: Siwi Nurbiajanti

Tags

Terkini

X