Front Nelayan Bersatu Nyatakan Sikap Terkait Tarif PNBP

- Kamis, 2 Juni 2022 | 15:05 WIB
Front Nelayan Bersatu (FNB) melakukan deklarasi pernyataan sikap atas kebijakan pemerintah terkait usaha sektor kelautan dan perikanan. (Haikal Adithya )
Front Nelayan Bersatu (FNB) melakukan deklarasi pernyataan sikap atas kebijakan pemerintah terkait usaha sektor kelautan dan perikanan. (Haikal Adithya )

TEGAL, suaramerdeka-pantura.com - Front Nelayan Bersatu (FNB) melakukan deklarasi pernyataan sikap atas kebijakan pemerintah yang dianggap mempersulit para pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan.

Kegiatan itu dilakukan, setelah ratusan nelayan dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan DKI Jakarta, menggelar pertemuan nasional di Kota Tegal, Selasa (1/6/2022).

Koordinator Umum FNB Kajidin mengatakan, perwakilan nelayan dari berbagai daerah se-Jawa dan DKI Jakarta, sepakat untuk melebur menjadi Front Nelayan Bersatu (FNB).

Baca Juga: Jalan ke Kampung Eksodan Aceh Rusak Parah

"Kami mendeklarasikan tujuh penyataan sikap kepada pemerintah, khususnya untuk Presiden Joko Widodo serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)," ucapnya.

Pernyataan tersebut di antaranya, merevisi peraturan pemerintah yang tertuang dalam PP Nomor 85 Tahun 2021 terkait indeks tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pasca produksi untuk ukuran kapal 60 grosston (GT) sebesar dua persen, ukuran kapal 60 GT sampai 1.000 GT adalah tiga persen.

FNB juga menolak perikanan terukur dengan sistem kuota dan menolak masuknya kapal asing dan eks-Asing ke wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Indonesia serta penurunan tarif tambat labuh.

Baca Juga: Kedepankan Humanis, Petugas Gabungan Terus Gerilya Beri Imbauan Pentingnya Prokes

"Kami juga meminta alokasi izin penangkapan dua WPP yang berdampingan dan mengusulkan adanya Bahan Bakar Minyak (BBM) Industri khusus untuk kapal nelayan di atas 30 GT dengan harga maksimal Rp 9.000 per liter," seru Kajidin.

Selain itu, masih dalam penyataan sikap, FNB meminta alokasi tambahan BBM bersubsidi jenis solar untuk nelayan dengan ukuran kapal maksimal 30 GT dan pertalite bersubsidi untuk kapal di bawah 50 GT.

Halaman:

Editor: Siwi Nurbiajanti

Tags

Terkini

Kendaraan Pemudik Terjebak Macet di Tonjong

Jumat, 29 April 2022 | 13:24 WIB
X