Turun Ke Dapil, Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani Terima Aduan Kasus Dugaan Pencemaran di Pajitex

- Rabu, 22 Desember 2021 | 12:48 WIB
Turun Ke Dapil, Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani Terima Aduan Kasus Dugaan Pencemaran di Pajitex/foto/Kuswandi
Turun Ke Dapil, Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani Terima Aduan Kasus Dugaan Pencemaran di Pajitex/foto/Kuswandi

PEKALONGAN, suaramerdeka-pantura.com - Warga masyarakat RT 13 dan 14 Desa Watusalam Buaran Kabupaten Pekalongan meminta bantuan dan perlindungan hukum ke Komisi III DPR RI atas adanya dugaan pencemaran udara yang timbul akibat dari kegiatan operasi PT Pajitex yang memproduksi kain sarung.

Atas permintaan bantuan dan perlindungan hukum itu, Anggota Komisi III DPR RI dari Dapil Jateng X, Arsul Sani, yang juga Wakil Ketua MPR-RI datang ke Desa Watusalam dan mendengarkan keluhan serta pengaduan langsung warga di dua RT dimaksud, Selasa 21 Desember 2021.

Warga didampingi Direktur LBH Semarang Etik Oktaviani dan tim-nya menyampaikan paparan tentang apa yang telah mereka alami terkait dengan kasus dugaan pencemaran dalam kegiatan industri Pajitex.

Dalam kasus ini dua warga diproses hukum dan ditahan, yakni Abdul Afif dan Kurohman atas kasus pelemparan kaca Pajitex. Sementara, Manajer Pajitex yg diproses hukum pencemaran justru tidak ditahan.

Baca Juga: Vaksinasi di Pemalang Dipercepat dengan Pancingan Hadiah

Setelah mendapat penjelasan dari warga maupun LBH Semarang, Arsul Sani menyatakan akan membantu warga untuk menghadapi kasus tersebut. Bukan hanya terkait dengan kasus yang diproses hukum yang berjalan saja, tetapi juga proses selanjutnya yang mungkin ditempuh.

Menurut Arsul, bahwa langkah pertama yang akan dilakukan menganalisis seluruh proses hukum yang sudah berjalan. Dikatakan, apakah sudah memenuhi prinsip-prinsip keadilan termasuk keadilan restoratif maupun hukum pidana materiel serta formil (KUHAP) atau belum.

"Bahwa dari apa yang saya dengarkan dari warga dan LBH Semarang terkesan ada proses hukum yang tidak berimbang dari sisi keadilan. Ini akan jadi atensi untuk disampaikan kepada pimpinan lembaga penegakan hukum masing-masing setelah pengkajian mendalam dilakukan," tegas Arsul, yang juga anggota DPR asli Pekalongan itu.

Prinsipnya, kata dia, tidak boleh penegakan hukum dan proses hukum itu tidak berimbang dari sisi keadilan dan penerapan hukumnya antara yang dilakukan terhadap warga biasa dengan perusahaan yang memiliki kekuatan finansial yang besar.

Baca Juga: Gubernur Ganjar Bagikan Mainan untuk Anak Desa Miskin Ekstrem

Halaman:

Editor: Agus Setiawan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Sejumlah Ruangan di Pemkab Pemalang Disegel KPK

Jumat, 12 Agustus 2022 | 09:37 WIB
X