Kundapil, Bisri Romly Jelaskan Isi UU Pesantren Kepada Pengurus Garda Bangsa Kabupaten Pekalongan

- Jumat, 5 November 2021 | 17:25 WIB
Kundapil, Bisri Romly Jelaskan Isi UU Pesantren Kepada Pengurus Garda Bangsa Kabupaten Pekalongan/foto/Agus Setiawan
Kundapil, Bisri Romly Jelaskan Isi UU Pesantren Kepada Pengurus Garda Bangsa Kabupaten Pekalongan/foto/Agus Setiawan

PEKALONGAN, SUARAMERDEKA-PANTURA.COM - Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Bisri Romly dalam acara kunjungan ke daerah pemilihan (kundapil) menjelaskan isi dari UU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren kepada jajaran pengurus Garda Bangsa Kabupaten Pekalongan.

Sebagaimana diketahui Anggota DPR RI Bisri Romly terpilih sebagai Anggota DPR RI dari daerah pemiihan Jawa Tengah X yang meliputi Kabupaten Pekalongan, Batang, Pemalang dan Kota Pekalongan.

Di hadapan jajaran pengurus DKC Garda Bangsa Kabupaten Pekalongan, Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Bisri Romly menjelaskan menengenai isi dan proses memperjuangkan UU pesantren agar bisa masuk dalam prolegnas DPR RI.

"Semangat dari UU Pesantren ini adalah agar lulusan pesantren memiliki ijazah yang setara dengan jenjang pendidikan umum yang ada di Indonesia, seperti SMA, sarjana S 1, S 2 dan S 3," jelasnya.

Baca Juga: Dorong Sektor Pertanian, Pemkab Beri Bantuan Nelayan

Kemudian, pesantren yang ada tersebut bisa mengakses dana pemerintah khususnya dana BOS. Bagaimana pun juga, kata Bisri Romly, peran pesantren dalam dunia pendidikan tidak bisa dianggap sepele.

"Pesantren adalah lembaga pendidikan tertua yang ada di Indonesia. Dan dalam mencerdaskan anak bangsa sudah tidak bisa dinafikkan lagi. Dengan adanya UU Pesantren ini merupakan wujud nyata pengakuan dan wujud terimakasih dari pemerintah terhadap peran pesantren," paparnya.

Menurutnya, awal mula memperjuangkan agar UU Pesantren ini tidaklah mudah. Dibutuhkan perjuangan, sebab beberapa ormas dan fraksi partai lain ada yang tidak setuju dengan adanya UU ini, namun dengan lobi-lobi dan perjuangan Fraksi PKB maka RUU pesantren bisa masuk ke Prolegnas DPR RI dan akhirnya bisa menjadi UU Pesantren.

Baca Juga: Pembangunan Proyek Pengendalian Banjir dan Rob Senilai Rp1,2 Triliun di Pekalongan Dimulai

 

Halaman:

Editor: Agus Setiawan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X