Sekolah Yang Jumlah Siswanya Sedikit Bakal Gigit Jari, Dana BOSnya Dicabut, Gus Muhaimin: Cari Solusi Lain

- Selasa, 7 September 2021 | 18:13 WIB
Sekolah Yang Jumlah Siswanya Sedikit Bakal Gigit Jari, Dana BOSnya Dicabut, Gus Muhaimin: Cari Solusi Lain. Ketum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin)/foto/instagram.com/@cakiminow
Sekolah Yang Jumlah Siswanya Sedikit Bakal Gigit Jari, Dana BOSnya Dicabut, Gus Muhaimin: Cari Solusi Lain. Ketum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin)/foto/instagram.com/@cakiminow

SUARAMERDEKA-PANTURA.COM - Pemerintah melalui Kemendikbudrisetdikti bakal mencabut dana BOS bagi sekolah yang jumlah siswanya kurang dari 60 siswa.

Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis dana BOS Reguler.

Atas munculnya kebijakan itu, Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Gus Muhaimin meminta Kemendikbudrisetdikti untuk mencari solusi dan pendekatan lain dalam membenahi kualitas pendidikan Indonesia.

Tentu permintaan ini dilandasi semangat agar seluruh satuan pendidikan dapat memberikan pelayanan pendidikan yang layak, namun dengan tidak mengorbankan dan tetap memprioritaskan hak anak-anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan.

Baca Juga: Mau Puasa Sunah di Bulan Muharam Seperti Yang Disarankan Gus Muhaimin, Ini Niat Puasa Tasua dan Hari Asyura

Dikutip suaramerdeka-pantura.com dari suaramerdeka.com, pada Selasa 7 September 2021, disebutkan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbudristek) mengeluarkan aturan penghentian penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada sekolah yang jumlah muridnya kurang dari 60 siswa.

Kebijakan tersebut diberlakukan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dana BOS Reguler.

Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar meminta Mendikbudristek mempertimbangkan mencabut aturan tersebut.

Baca Juga: Peserta Vaksinasi Bersama Gus Muhaimin di Rumah Aspirasi Bisri Romly Membeludak

”Kebijakan ini dapat berdampak pada pengabaian hak-hak anak-anak yang kurang mampu ataupun anak-anak yang bersekolah di sekolah kecil dalam mendapatkan pelayanan pendidikan dari negara,” ujar Gus Muhaimin, Selasa, 7 Agustus 2021.

Selain itu, para guru honorer di daerah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T) yang selama ini banyak digaji dari dana BOS juga terancam tidak bisa mendapatkan gaji karena keterbatasan finansial sekolah.

Gus Muhaimin mengatakan, tindakan ini juga melanggar Undang-Undang Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945.

Baca Juga: Ba'da Maghrib di Tanggal 9 Muharram atau Malam Asyurra, Gus Muhaimin Sarankan Baca Bacaan Ini

Pasal 31 UUD 1945 menyebutkan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Sementara ayat (2) berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Gus Muhaimin mengatakan, kebijakan Mendikbudristek tersebut juga akan berdampak terhadap banyak sekolah.

Baca Juga: Melalui Bisri Romly, Gus Muhaimin Serahkan Hewan Kurban Ke Ponpes Baitul Muqodas Kedungwuni

Sebab, sejauh ini, masih banyak sekolah yang terus bertahan dengan mengandalkan dana BOS, terutama sekolah-sekolah di daerah miskin dan jumlah siswa kurang dari 60.

Dikatakan Gus Muhaimin, di lingkup LP Ma'arif NU, misalnya, ada sekitar 20.136 sekolah dan juga madrasah di seluruh wilayah Indonesia.

Beberapa di antaranya jumlah siswanya tak mencapai 60.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mendorong Kemendibudristek untuk menyampaikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan aturan Petunjuk Teknis Pengelolaan BOS yang juga diterapkan pada 2020 dan 2019.

Baca Juga: 15 Pesantren dan Sejumlah Tempat Ibadah Jadi Sasaran Vaksinasi Polda Jateng

Hal ini untuk mengetahui seberapa efektif pelaksanaan aturan tersebut dalam memperbaiki kualitas pendidikan melalui penggabungan sekolah-sekolah yang peserta didiknya sedikit, khususnya di daerah-daerah 3T.

Halaman:

Editor: Agus Setiawan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X