PEMALANG,suaramerdeka-pantura.com - Anggaran untuk Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) bagi pendanaan usulan prioritas hasil Musrenbang di 14 kecamatan tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 20 milyar. Plt Bupati Pemalang Mansur Hidayat mengatakan jumlah usulan prioritas dalam PIWK sebanyak 104 fisik dan 42 non fisik.
“Implementasi hasil Musrenbang memerlukan komitmen pemerintah daerah untuk merealisasikannya. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Pemalang memberikan jaminan pendanaan kegiatan yang bersumber dari aspirasi masyarakat melalui forum Musrenbang Kecamatan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 29/2022 tentang Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK),“kata Mansur saat membuka Musrenbang RKPD tahun 2024 di pendopo Kabupaten Pemalang, kemarin.
IPWK dalam Perbup 22/2022 adalah alokasi dana APBD yang digunakan untuk mengakomodir usulan dalam perencanaan partisipatif guna mendukung percepatan dan pemerataan pembangunan serta digunakan untuk penentuan plafon anggaran prioritas hasil musrenbang kecamatan.
j
Lebih lanjut Mansur mengatakan tema pembangunan Kabupaten Pemalang tahun 2024 adalah meningkatkan kemandirian masyarakat yang bertumpu pada penguatan ekonomi kearifan lokal dan SDM yang berdaya saing. Selanjutnya didukung infrastruktur yang merata.
Adapun prioritas pembangunan tahun 2024 kata dia ada lima antara lain pengembangan SDM berkarakter budaya unggul, penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dalam penataan kota.
Lalu pembangunan produktifitas ekonomi yang berkualitas, fasilitasi kemandirian desa dalam mewujudkan Desa Sinergi, penanganan kemiskinan dengan pemberian jaminan sosial, perlindungan dan rehab sosial serta peningkatan ketrampilan pada penduduk miskin yang terdampak Covid -19.
Tema pembangunan tersebut lanjut dia untuk menjawab beberapa isu strategis dan permasalahan yang masih menjadi tantangan di Kabupaten Pemalang, antara lain rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia, rendahnya infrastruktur jalan, rendahnya pengeluaran perkapita, tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi dan belum terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Kepala Bappeda Pemalang, Sujarwo menjelaskan peserta Musrenbang sejumlah 355 terdiri atas unsur pemerintah, organisasi kemasyarakatan, LSM, perguruan tinggi, asosiasi profesi dan forum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP).
