Irjen Kemendagri Berikan Pendampingan Pasca- OTT Bupati Pemalang

- Selasa, 23 Agustus 2022 | 16:27 WIB
Irjen Kemendagri Berikan Pendampingan Pasca-  OTT Bupati Pemalang.suaramerdeka.com (Inspektorat Kabuopaten Pemalang)
Irjen Kemendagri Berikan Pendampingan Pasca- OTT Bupati Pemalang.suaramerdeka.com (Inspektorat Kabuopaten Pemalang)

PEMALANG,suaramerdeka-pantura.com - Inspektorat Jendral (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pendampingan pasca-Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Pemalang oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK). Pendampingan dilakukan beberapa hari kemarin diwujudkan dalam dua berita acara pemeriksaan.

Kepala Inspektorat Kabupaten Pemalang Eko Edi Prihartanto mengatakan pendampingan oleh Irjen Kemendagri antara lain monitoring asistensi APBD Kabupaten Pemalang tahun 2022 dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

"Monitoring dan Asistensi Penyerapan APBD tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Pemalang diminta agar memaksimalkan target pendapatan, pemantauan optimalisasi belanja daerah, pemantauan posisi kas, mempercepat langkah strategis penggunaan produk dalam negeri (P3DN) dan mengkoordinir pengampu area
monitoring centre prevention (MCP) atau pusat pemantauan pencegahan dalam mencapai target,"jelas Eko didampingi Sekretaris Inspektorat Puji Sugiharto.

Adapun pendampingan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, Irjen Kemendagri memberikan arahan untuk menjalankan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik sesuai ketentuan perundang-undangan. Kemudian semua
organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melakukan peningkatan pelayanan publik, menyusun dan melaksanakan rencana aksi pemberantasan korupsi yang bertujuan untuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Lebih lanjut Eep sapaan akrab Eko Edi Prihartanto mengatakan bahwa semua OPD untuk melakukan sosialisasi anti korupsi."Pemewrintah Daerah diminta segera mungkin melakukan koordinasi atas kekosongan Jabatan Pimpinan Tinggi ke Kementerian Dalam Negeri melalui Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Irjen Kemendagri minta BKD melakukan langkah-langkah penanganan administrasi kepegawaian terhadap PNS yang ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka sehingga dilakukan penahanan, kemudian melakukan proses pengangkatan Penjabat Sekda dan Pelaksana Tugas Kepala Perangkat Daerah,"ujarnya.

Sementara itu semenjak OTT, Inspektorat Kabupaten Pemalang sudah melakukan aksi sosialisasi anti korupsi di pendapa Kabupaten Pemalang. Kemudian bersama dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melakukan asistensi
pengadaan barang jasa terhadap proyek strategis yaitu pendampingan terhadap proyek rekonstruksi jalan Gejos-Tlagasana.

Selanjutnya adalah penerapan transaksi non tunai dan pada Bulan September akan melakukan monitoring dana desa dan BOS. Untuk kegiatan ini akan dipilih sampel sasaran monitoring.

Editor: Nur Khoerudin

Sumber: Kemendagri, Inspektorat Kabupaten Pemalang

Tags

Terkini

Tari Geyol Tegal Meriahkan Peringatan Sumpah Pemuda

Jumat, 28 Oktober 2022 | 18:09 WIB

Di Brebes Hanya Ada 8 Parpol Diverifikasi Vaktual KPU

Sabtu, 15 Oktober 2022 | 17:40 WIB

Sebentar Lagi Air Bersih Banyumas Mengalir ke Pulosari

Selasa, 11 Oktober 2022 | 15:56 WIB

Moeldoko Panen Raya Jagung di Pemalang

Jumat, 23 September 2022 | 20:16 WIB

32 Unit Ruspin Untuk Korban Banjir Mulai Dibangun

Rabu, 14 September 2022 | 21:34 WIB

Aliansi Masyarakat Brebes Demo di Gedung DPRD

Senin, 5 September 2022 | 17:08 WIB
X