Bupati Tegal Dorong Proses Pengajuan RUU Perkoperasian

- Selasa, 12 Juli 2022 | 17:37 WIB
POTONG TUMPENG: Bupati Tegal Umi Azizah memotong tumpeng pada acara tasyakuran memperingati Hari Koperasi Nasional ke-75 di Taman Rakyat Slawi Ayu (Trasa) Selasa (12/7/2022). (Cessnasari )
POTONG TUMPENG: Bupati Tegal Umi Azizah memotong tumpeng pada acara tasyakuran memperingati Hari Koperasi Nasional ke-75 di Taman Rakyat Slawi Ayu (Trasa) Selasa (12/7/2022). (Cessnasari )

SLAWI, suaramerdeka-pantura.com - Di usianya kini menginjak tiga perempat abad, kehidupan perkoperasian di Indonesia yang lekat dengan citranya sebagai soko guru perekonomian nasional menghadapi sejumlah tantangan yang tidak ringan.

Demikian disampaikan Bupati Tegal Umi Azizah pada acara tasyakuran Hari Koperasi Nasional ke-75 di Taman Rakyat Slawi Ayu (Trasa), Selasa (12/7/2022).

Menurut Umi, dari sisi regulasi, saat ini belum ada undang-undang terbaru untuk memayungi kehidupan perkoperasian di Indonesia yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Baca Juga: Masa Pandemi, Koperasi Bagikan SHU Hingga Rp 12,8 Miliar

Sebab Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga kemudian berlaku kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang tentunya sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi dunia usaha perkoperasian dewasa ini, termasuk prinsip-prinsip syariah yang banyak diterapkan pada Kospin BMT.

“Untuk itu, melalui momentum ini saya mengajak seluruh anggota koperasi terus mendorong proses pengajuan RUU tentang Perkoperasian secepatnya untuk mencegah berbagai praktik menyimpang seperti penyelewengan dana anggota koperasi oleh oknum koperasi yang sudah sekali terjadi,” tutur Umi Azizah.

Atas kelemahan ini pula, lanjut Umi, lembaga koperasi disinyalir ada yang digunakan menjadi tempat bersarangnya praktik tercela seperti dana subsidi atau bantuan yang disalurkan namun tidak jelas pertanggungjawabannya, pinjaman yang diselewengkan, dan juga sekadar alat penampung penyaluran hibah dari pemerintah yang sengaja dimainkan.

Baca Juga: Perhutani Berbagi Hewan Kurban Kepada Penyadap dan Masyarakat Hutan

Di sisi lain, kegagalan dalam tata kelola keuangan juga banyak dialami khususnya pada koperasi simpan pinjam atau KSP yang mengakibatkan gagal bayar dalam mengembalikan dana nasabah.

“Untuk itu saya sangat mendukung upaya bersama mewujudkan tata kelola koperasi yang bersih dan bermanfaat, termasuk membentuk lembaga penjamin simpanan untuk KSP dan penertiban atau pembubaran koperasi abal-abal,” ungkap Umi.

Halaman:

Editor: Siwi Nurbiajanti

Tags

Terkini

Lapakemane Brebes Berguru Ke Tuka Tuku Purbalingga

Jumat, 9 Desember 2022 | 15:53 WIB

Bumdesma Jaya Mandiri Miliki Gedung Pusat Niaga

Rabu, 30 November 2022 | 13:54 WIB

Dinas Pertanian Pemalang Gelar Bazar Pangan Murah

Minggu, 20 November 2022 | 16:37 WIB

Operasi Pasar Murah di Tegal Berhasil Tekan Inflasi

Kamis, 17 November 2022 | 14:15 WIB

Insan PNM Mendukung UMKM Indonesia Naik Kelas

Rabu, 16 November 2022 | 20:27 WIB

PNM Gelar Safety Riding dan Pembuatan SIM Serentak

Senin, 7 November 2022 | 16:30 WIB

Kerajianan asal Pemalang Tampil di Expo Inacraft 2022

Kamis, 27 Oktober 2022 | 17:28 WIB

TPID Kembali Gelar Operasi Pasar Murah untuk Warga

Senin, 24 Oktober 2022 | 16:57 WIB
X